Bernadinus bahkan dianiaya langsung oleh Kapolres Nagekeo saat itu, AKBP Yudha Pranata. Keduanya jatuh sakit berkepanjangan hingga meninggal dunia.
Kita berharap dari dunia seberang, darah Bernardus Gaso dan Hiparkus Ngange, terus mencari dan mengejar Yudha Pranata dan gerombolan mafianya hingga liang lahat.
Gaspar justru melarikan diri dan mencari perlindungan di Koramil 1625/05 Aesesa.
Dandim 1625 Ngada, Letkol CZY Denny Wahyu Setiawan, menegaskan TNI tidak mencampuri urusan instansi lain tetapi berhak melindungi warga sipil yang mencari perlindungan kepada TNI.
Gaspar dan keluarganya bahkan diizinkan tidur dua malam di Koramil. Sejak itu, situasi Malapoma relatif tenang. Anggota TNI kerap melintas dan bercengkrama dengan warga.
Gaspar pun juga telah kembali ke rumah. Atas keamanan iti, Gaspar secara sadar juga telah membuka kembali akses menuju Kantor Direksi yang sebelumnya dia pagari.
Ekonomi Bayangan di Sekitar Waduk
Tak berhenti pada tanah, mafia waduk juga menguasai bisnis turunan. Pasokan material (galian C), suplai BBM bersubsidi, bahkan logistik proyek diduga dikendalikan kelompok yang sama. Pemilik izin tambang (IUP) sebagian besar adalah orang dekat aparat lokal atau makelar proyek dari luar daerah.
Kelangkaan BBM di Nagekeo yang sering terjadi sejak proyek berjalan bukan semata faktor distribusi tetapi karena sebagian besar BBM subsidi dialihkan ke waduk. Cengkeraman mafia sudah sangat masif. Rakyat Nagekeo sudah saatnya harus bangkit untuk membersihkan waduk Lambo dari tangan-tangan gerombolan mafia.
Proyek Besar, Rakyat Kecil
Publik tahu bahwa potensi Waduk Mbay sangat besar. Dengan kapasitas tampung 51,74 juta m³, waduk ini akan menjadi yang terbesar di NTT, menyaingi Bendungan Temef (45 juta m³). Fungsinya vital: Irigasi 6.100 ha sawah (Mbay Kanan dan Kiri), air baku 205 liter/detik untuk PDAM Nagekeo, dan reduksi banjir 283 m³/detik di Sungai Aesesa.
Presiden Jokowi bahkan berharap, setelah rampung, produksi beras Nagekeo meningkat 250 %. Namun, per Oktober 2025, progres fisik baru berkisar 35-40 %, jauh dari target rampung 2024. Hambatan utama bukan teknis, melainkan sosial dan tata kelola: pembebasan lahan yang rusak oleh intrik dan korupsi dari gerombolan mafia.
