Namun, substansi ekaristi menawarkan antitesis yang membongkar kemapanan tersebut: kekuasaan tertinggi justru mewujud bukan dalam tindakan mencengkeram, melainkan dalam kerelaan untuk “dipecah-pecah” (fractio panis) dan dibagikan kepada mereka yang lapar akan keadilan ekonomi dan martabat kemanusiaan.
Logika memecah diri ini menemukan pembenaran ilmiahnya dalam teori Servant Leadership(Kepemimpinan Pelayan) yang digagas oleh Robert K. Greenleaf.
Greenleaf melangkah melampaui pragmatisme politik dengan berargumen bahwa pemimpin sejati harus terlebih dahulu meletakkan kediriannya sebagai pelayan yang memiliki hasrat primordial untuk memprioritaskan kebutuhan publik.
Kepemimpinan bukan lagi tentang seberapa luas yurisdiksi kepatuhan yang bisa dikendalikan oleh sang penguasa, melainkan seberapa besar kapasitas eksistensial sang pemimpin untuk “menghabiskan” dirinya demi pencapaian kesejahteraan bersama (bonum commune).
Ketika Kristus melembagakan ekaristi melalui kalimat, “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu,” sebuah demarkasi etika politik yang baru sedang dipancangkan.
Pemimpin yang menganut mazhab filsafat ini tidak akan pernah melihat jabatan sebagai perisai kekebalan hukum atau instrumen pengeruk rente.
Jabatan diubah fungsinya secara radikal menjadi sebuah altar pengorbanan.
Konsep ini sejalan dengan kritik Karl Marx dalam “Economic and Philosophic Manuscripts” mengenai alienasi kekuasaan, di mana para penguasa kerap terasing dari realitas material penderitaan rakyatnya.
Kepemimpinan gaya ekaristis menolak alienasi itu; ia melebur secara struktural, menjadi “roti” yang siap dikonsumsi, disentuh, dan diuji akuntabilitasnya oleh masyarakat akar rumput.
Mari kita jujur melihat realitas empiris di sekitar kita. Berapa banyak pemimpin yang ketika berhasil menduduki kursi kekuasaan justru beralih fungsi menjadi “pemakan” bagi rakyatnya sendiri?
