Oleh: Muhamad Sandri
DESA Golo Sengang di Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang selama beberapa tahun terakhir hidup dengan harapan akan perubahan yang dijanjikan oleh pemerintah desa.
Harapan itu terutama muncul ketika kepala desa terpilih menyampaikan janji-janji politiknya menjelang pemilihan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan UMKM, mobilisasi ekonomi baru bagi warga, pemberdayaan pemuda, hingga penataan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Namun waktu terus berjalan, dan masyarakat semakin mempertanyakan sejauh mana janji politik tersebut benar-benar diwujudkan. Janji tidak boleh sekadar menjadi retorika kampanye yang hanya terdengar manis pada masa pemilihan, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata, kebijakan terukur, dan roadmap pembangunan yang jelas.
Kritikan ini tertuju terhadap kepala desa bukanlah bentuk permusuhan, melainkan ekspresi keprihatinan sekaligus tanggung jawab moral masyarakat untuk memastikan bahwa roda pemerintahan desa berjalan sesuai mandat, visi, dan kepentingannya untuk perkembangan Desa Golo Sengang ke depan.
Keprihatinan terbesar masyarakat Golo Sengang adalah jarak yang semakin jauh antara janji dan realitas. Ketika kampanye, kepala desa menyampaikan tekad kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, membenahi fasilitas air bersih, membangun sarana pertanian modern, mengembangkan pusat ekonomi berbasis potensi lokal, serta menciptakan tata kelola dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akan tetapi, setelah menjabat, sebagian besar janji tersebut tidak memiliki progres yang jelas. Alasan demi alasan yang diulang dari tahun ke tahun membuat masyarakat bertanya-tanya apakah kepala desa sungguh memiliki perencanaan yang matang, kemampuan manajerial memadai, serta komitmen moral untuk merealisasikan visi pembangunan desa yang telah ia suarakan.
Kritik masyarakat adalah seruan agar kepala desa tidak sekadar menjadi administrator formal, tetapi pemimpin yang bekerja menggunakan keberanian politik, sensitivitas sosial, dan integritas untuk mewujudkan kesejahteraan desa.
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi sorotan adalah lambatnya pembangunan infrastruktur jalan desa. Kondisi jalan di beberapa dusun masih jauh dari layak, bahkan ada yang tidak dapat diakses kendaraan roda empat pada musim hujan.
Padahal, kepala desa telah berulang kali berjanji akan menjadikan pembangunan jalan sebagai prioritas utama. Jalan yang buruk tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga mengganggu akses pendidikan dan kesehatan.
Anak-anak harus berjalan jauh melalui medan berat untuk menuju sekolah, sementara warga yang sakit sering mengalami kesulitan mencapai fasilitas kesehatan di desa atau kecamatan. Keterlambatan pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat terus dibiarkan karena menyangkut mobilitas, akses, dan harkat hidup masyarakat.
Editor : Wall Abulat
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
