Kepala desa perlu disorot karena belum menunjukkan strategi konkret mengenai bagaimana memobilisasi dana desa, mengajukan kebutuhan ke pemerintah kabupaten, atau menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk mempercepat pembangunan jalan desa.
Selain jalan, masalah air bersih juga menjadi keluhan utama masyarakat. Akses air layak konsumsi masih terbatas, sehingga beberapa warga terpaksa menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air atau bergantung pada sumber yang tidak sepenuhnya higienis.
Pada masa kampanye, kepala desa pernah menjanjikan program pembangunan jaringan pipanisasi dan perbaikan sumber air di beberapa titik desa. Namun setelah bertahun-tahun, program tersebut tidak menunjukkan hasil memadai. Warga mulai meragukan keseriusan pemerintah desa dalam menangani isu air bersih, padahal air adalah kebutuhan utama dan menentukan kualitas hidup.
Minimnya solusi konkret terkait air bersih menunjukkan lemahnya perencanaan teknis dan prioritas pembangunan kepala desa. Padahal, dengan perencanaan matang, pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desa, bekerja sama dengan dinas teknis kabupaten, atau menginisiasi program padat karya yang sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegagalan mengelola persoalan kritis seperti air bersih justru memperburuk persepsi publik bahwa kepala desa bekerja tanpa roadmap yang jelas.
Persoalan kualitas pelayanan publik juga masuk dalam daftar kritik masyarakat. Administrasi desa sering kali berjalan lambat, koordinasi internal tidak efisien, dan banyak warga mengeluh tentang respons pemerintah desa yang tidak cepat dalam menindaklanjuti laporan atau keluhan masyarakat.
Transparansi anggaran pun menjadi isu penting. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, berapa jumlahnya, untuk apa, dan bagaimana hasil pelaksanaannya. Padahal keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar pemerintahan desa yang baik.
Ketika kepala desa tidak menyediakan informasi secara proaktif, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah pembangunan, atau tidak mengumumkan RKPDesa dan APBDesa secara terbuka, maka wajar bila warga curiga bahwa ada persoalan integritas dan tata kelola yang tidak sehat.
Kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi pemerintah desa, dan ketika kepercayaan itu hancur, efektivitas kepemimpinan juga ikut runtuh. Kritik terhadap kepala desa harus dipahami sebagai upaya mengingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa transparansi hanya melahirkan konflik, ketidakpuasan, dan stagnasi pembangunan.
Dari sisi ekonomi, masyarakat Golo Sengang juga merasakan bahwa janji kepala desa mengenai pengembangan potensi ekonomi lokal belum dijalankan secara serius. Golo Sengang sebenarnya memiliki potensi besar, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata berbasis alam.
Namun, tidak ada program pengembangan yang terencana dan berkelanjutan. Petani masih bekerja dengan cara tradisional tanpa pendampingan teknologi modern, tidak ada pelatihan intensif mengenai manajemen hasil panen, dan minim inisiatif terkait pengolahan hasil pertanian.
Editor : Wall Abulat
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
