Namun, kepala desa Golo Sengang dinilai kurang responsif, sering tidak hadir dalam momen penting, dan tidak aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat. Komunikasi politik yang buruk membuat masyarakat merasa jauh dari pusat pengambilan keputusan, sehingga muncul jarak antara pemimpin dan warganya.
Di sisi lain, ketika kritik disampaikan, pemerintah desa kadang menanggapinya dengan defensif, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja. Sikap semacam ini hanya akan membuat masalah semakin besar, karena pemimpin yang anti-kritik adalah pemimpin yang gagal belajar.
Menagih janji politik bukanlah tindakan yang berlebihan; justru itu adalah hak dasar masyarakat dan kewajiban moral bagi semua pemimpin untuk memenuhinya. Janji politik bukan sekadar alat untuk mencari suara, tetapi kontrak moral yang mengikat pemimpin kepada rakyat.
Kepala desa perlu memahami bahwa setiap janji yang tidak ditepati mencederai kepercayaan publik dan menurunkan wibawa pemerintahan desa. Karena itu, kritik ini penting untuk mengingatkan kembali bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas, visi jelas, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, kritik harus diikuti dengan tawaran solusi dan roadmap pengembangan desa yang dapat menjadi panduan ke depan. Pertama, pemerintah desa perlu menyusun dokumen roadmap pembangunan jangka menengah yang realistis, terukur, dan berbasis data.
Roadmap ini harus mencakup sektor prioritas seperti infrastruktur, air bersih, pertanian, UMKM, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Setiap sektor perlu dilengkapi target tahunan, strategi implementasi, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme evaluasi.
Kedua, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas mutlak. Kepala desa harus proaktif memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta memaksimalkan dana desa secara akuntabel.
Pembangunan jalan, perbaikan jembatan kecil, dan penguatan akses antar-dusun akan membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur adalah fondasi yang akan menentukan kecepatan pembangunan sektor lainnya.
Ketiga, program air bersih harus segera dibangun dengan pendekatan teknis yang baik. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan dinas PUPR, lembaga swadaya masyarakat, atau universitas untuk merancang sistem pipanisasi yang layak, memperbaiki sumber air, serta memastikan distribusi yang adil ke seluruh dusun. Air bersih adalah prioritas dan tidak boleh menunggu.
Keempat, pengembangan ekonomi lokal membutuhkan inovasi. Pemerintah desa perlu membangun kelompok tani yang aktif, menyediakan pelatihan pertanian modern, memfasilitasi akses pupuk, benih unggul, dan alat pertanian.
Editor : Wall Abulat
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
