KUPANG, FLORESPOS.net-Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), krisis iklim bukan sekadar persoalan perubahan cuaca, melainkan krisis keadilan yang memperdalam ketimpangan sosial dan gender.
Perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, serta meningkatnya kerawanan pangan telah menambah beban kerja perawatan yang selama ini ditanggung perempuan.
“Di tengah situasi tersebut, migrasi menjadi strategi bertahan hidup banyak keluarga yang mendorong perempuan keluar dari kampung halaman dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan,” sebut Direktur WALHI NTT, Yuvensius S.Nonga, dalam rilisnya, Minggu (7/6/2026).
Yuven sapaannya mengatakan, pada saat yang sama, berbagai proyek pembangunan dan investasi ekstraktif terus memperluas penguasaan atas tanah, air, dan sumber daya alam tanpa memastikan partisipasi bermakna masyarakat terdampak.
Ia menyebutkan, atas nama pembangunan dan transisi energi, ruang hidup perempuan semakin dipersempit, konflik agraria meningkat, dan kerusakan ekologis terus berlangsung.
Sebagai subjek yang memiliki relasi erat dengan tanah, air, benih, dan kerja-kerja perawatan kehidupan, perempuan kerap menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling diabaikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.
“Situasi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan relasi kuasa yang menghasilkan ketimpangan gender, kemiskinan, dan ketidakadilan pembangunan,” ungkapnya.
WALHI NTT menegaskan, penetapan pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi yang digadang-gadang sebagai solusi iklim justru memperparah kerentanan perempuan dan mengancam kedaulatan perempuan atas sumber penghidupan mereka.
Yuven menyebutkan, krisis iklim dan ekspansi proyek panas bumi di Flores tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan atau proyek transisi energi, melainkan persoalan keadilan ekologis dan keadilan gender.
Lanjutnya, kebijakan yang mengabaikan sejarah kebencanaan di Flores, mereduksi ruang hidup menjadi sekadar sumber energi, serta mengecilkan suara perempuan merupakan bentuk kekerasan struktural yang menempatkan kepentingan investasi di atas keselamatan, martabat, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 Selanjutnya
