Oleh: Hendrikus Maku
PADA Selasa 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana yang baru sekitar satu setengah tahun menjabat sebagai Kepala BGN, dicopot. Tahta lowong itu kemudian ditempati Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai orang kedua dari lembaga itu.
Publik dapat menilai bahwa langkah Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala BGN jelas bukan sekadar rutinitas birokrasi yang biasa. Pemerintah memang berkilah bahwa keputusan ini lahir dari “evaluasi menyeluruh” atas kinerja lembaga yang menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, alasan formal itu justru memantik pertanyaan lebih besar. Apakah pencopotan ini menandakan ketidakpuasan terhadap efektivitas MBG—program yang digadang sebagai ikon pemerintahan Prabowo? Ataukah ini bagian dari strategi politik yang lebih luas, di mana kendali atas agenda gizi nasional dipusatkan pada figur yang dianggap lebih loyal dan sejalan dengan visi Presiden?
Tidak dapat dipungkiri bahwa pergantian dan/atau pergeseran posisi para pejabat dapat memicu perdebatan. Di satu sisi, publik bisa membaca keputusan Prabowo itu sebagai koreksi atas kelemahan implementasi MBG. Namun di sisi lain, publik juga bisa menilai keputusan itu sebagai konsolidasi kekuasaan.
Publik kemudian dihadapkan pada suatu kondisi dilematis: apakah yang sedang diuji adalah kualitas kebijakan gizi nasional, atau sekadar peta kekuatan politik di balik layar?
Menarik untuk dicermati bahwasannya pergantian pejabat BGN ini terjadi justru ketika program negara bernama MBG sedang goyah oleh kritik. Kritik terhadap persoalan keamanan pangan. Kritik terhadap tata kelola negara yang ambur adul. Dan sorotan publik terhadap transparansi anggaran yang tak menentu.
Dalam konteks seperti ini, pergantian bukan lagi sekadar rotasi, melainkan peristiwa politik yang mengandung makna lebih dalam. Apakah ini koreksi kebijakan, atau justru penguatan pola lama dalam struktur kekuasaan?
Program Besar, Persoalan Besar
MBG sejak awal diposisikan sebagai kebijakan unggulan. Dengan target puluhan juta penerima dan anggaran raksasa, program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik Indonesia: malnutrisi, stunting, dan ketimpangan akses pangan.
Mulia nian. Secara konseptual, iya, tidak ada yang salah. Sebab, literatur global menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah dapat meningkatkan status gizi, kehadiran siswa, dan bahkan performa belajar..Namun demikian, masalah justu beranak pinak ketika ambisi besar itu bertemu dengan kapasitas institusi yang belum siap.
Sejumlah kajian kebijakan menunjukkan MBG menghadapi persoalan klasik dalam implementasi: koordinasi lintas sektor yang lemah, standar operasional yang tidak seragam, hingga keterbatasan sistem monitoring. Di sinilah titik rawan itu terlihat: kebijakan publik sering kali gagal bukan karena gagasannya, tetapi karena bagaimana ia dijalankan.
Dari Dapur ke Krisis Tata Kelola
Kegagalan implementasi MBG tidak lagi abstrak. Alih-alih memperbaiki gizi anak, yang didapat justru racun yang mematikan. Warta sedih terdengar dari berbagai penjuru Nusantara: ribuan siswa mengalami keracunan makanan sejak 2025. Masalahnya bukan hanya kualitas makanan, tetapi struktur pengelolaannya. Banyak dapur penyedia makanan dilaporkan tidak memenuhi standar keamanan dasar, bahkan beroperasi tanpa sertifikasi.
Kritik juga datang dari kalangan medis. Distribusi susu formula dalam program MBG dinilai berpotensi merusak praktik menyusui, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berbasis pertimbangan ilmiah yang matang.
Lebih jauh, masalah MBG juga menyentuh dimensi politik anggaran. Dengan dana yang super gendut dan mekanisme distribusi melalui pihak ketiga, program ini membuka ruang bagi konflik kepentingan.
Kritik terhadap transparansi anggaran bahkan sampai pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, krisis MBG bukan sekadar “krisis makanan”, tetapi telah menjadi krisis tata kelola publik.
Pergantian, Antara Koreksi dan Kosmetik
Dalam logika pemerintahan modern, pergantian pimpinan lembaga adalah mekanisme yang wajar. Pergantian bisa dimengerti sebagai bagian dari policy correction—upaya memperbaiki kinerja melalui restrukturisasi organisasi.
Dalam konteks ini, keputusan Presiden dapat dibaca sebagai langkah korektif: merespons kegagalan implementasi dan tekanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan terhadap program MBG. Tetapi Prabowo mesti paham bahwa persoalannya tidak sesederhana itu.
Dalam banyak pengalaman politik, pergantian pejabat sering kali tidak menyentuh akar masalah. Pergantian hanya sekadar mengganti aktor, tanpa menyentuh struktur. Di sinilah kecurigaan publik menemukan pijakannya.
Bayangan Patronase
Sejumlah analisis menunjukkan bahwa sejak awal, pengelolaan MBG tidak sepenuhnya berbasis meritokrasi. Ada kecenderungan dominasi aktor non-teknokratik dan penunjukan “orang dekat” dengan lingkaran kekuasaan.
Jika pola ini berlanjut, maka pergantian Kepala BGN bisa dibaca sebagai bagian dari mekanisme patronase—bukan reformasi. Dalam logika patronase, yang berubah adalah figur, tetapi jejaring kekuasaan tetap sama. Ini sangat berbahaya.
Sebab dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi oleh sistem yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Tanpa itu, kebijakan sebesar apa pun akan terjebak dalam pola kegagalan yang berulang.
Pergantian Kepala BGN: Solusi atau Kolusi?
Pada akhirnya, pertanyaan “solusi atau kolusi” tidak bisa dijawab hanya dengan melihat peristiwa pergantian itu sendiri. Jawaban sesungguhnya terletak pada apa yang terjadi setelahnya.
Apakah akan ada: perbaikan sistem pengawasan pangan, transparansi anggaran yang lebih terbuka, pelibatan tenaga ahli secara serius, dan reformasi model distribusi dan kelembagaan?
Jika iya, maka pergantian ini bisa menjadi titik awal perbaikan. Tetapi jika tidak, maka publik berhak melihatnya sebagai sekadar episode dalam siklus lama: rotasi tanpa reformasi.
Dalam politik kebijakan, pergantian pejabat adalah hal biasa. Yang luar biasa adalah ketika pergantian itu diikuti oleh perubahan yang nyata. Tanpa itu, yang terlihat hanyalah “perubahan wajah, bukan perubahan arah”. *
Penulis adalah Dosen IFTK Ledalero, Maumere, NTT
