Kita hari ini sedang mengalami krisis gizi moral akibat kelangkaan keteladanan politik. Kita merindukan figur-figur pemimpin yang laksana “roti hidup” di tengah gersangnya nilai kemanusiaan.
Pemimpin yang tidak gentar popularitas atau elektabilitasnya merosot demi menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.
Pemimpin yang rela reputasi politiknya “pecah” di tingkat elit asalkan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara di tingkat akar rumput terjamin penuh.
Sayangnya, komodifikasi politik elektoral hari ini justru lebih sering memproduksi para pemolek citra yang tampak populis di luar, namun hampa akan substansi etika pemerintahan di dalam.
Dalam konteks kebudayaan nusantara, kearifan lokal sebenarnya telah lama mengadopsi filsafat kepemimpinan yang memberi hidup ini.
Nilai-nilai tentang persaudaraan kosmis, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah hukum moral universal yang selaras dengan spirit teologis Tubuh dan Darah Kristus.
Ketika seorang pemimpin dengan dingin mengabaikan jeritan rakyat kecil yang kehilangan akses pelayanan kesehatan atau hak atas tanahnya, ia sedang melakukan penistaan ganda: melanggar konsensus moral budaya sekaligus menafikan esensi spiritualitas keagamaan yang ia peluk.
Secara yuridis-filosofis, konsep keadilan sosial yang termaktub dalam dasar negara kita adalah manifestasi konkret dari kewajiban distribusi kesejahteraan yang merata – sebuah tindakan “membagi-bagikan roti” secara adil dari hulu ke hilir.
John Rawls dalam A Theory of Justice mengingatkan kita bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam setiap institusi sosial.
Melalui prinsip perbedaan (difference principle), Rawls menekankan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat ditoleransi jika dan hanya jika pengaturan tersebut memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
