Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu membangun mekanisme koordinasi yang intensif dan efektif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi guna mempercepat proses administrasi yang tertunda.
Sebagai institusi yang memiliki kewenangan regulatif, Dinas Perikanan Provinsi diharapkan dapat segera mengeluarkan izin yang diperlukan agar nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan tanpa keterlambatan lebih lanjut.
Penundaan dalam pemberian izin tidak hanya berimplikasi pada hilangnya pendapatan harian nelayan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah pesisir.
Jika permasalahan administratif bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan, maka dibutuhkan kebijakan alternatif yang bersifat temporer namun strategis.
Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah penerbitan izin operasional sementara bagi kapal nelayan yang terdampak, sehingga mereka tetap dapat melaut sambil menunggu proses penyelesaian administrasi yang bersifat definitif. Langkah ini penting untuk mencegah stagnasi aktivitas ekonomi nelayan serta mempertahankan stabilitas sosial masyarakat pesisir.
Dengan demikian, tindakan nyata yang cepat, terukurmerupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nelayan.
Kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan nelayan akan mendukung ketahanan ekonomi pesisir, memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah tidak menjadi aset yang terbengkalai, melainkan instrumen pemberdayaan yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan negara. *
Penulis, adalah Mahasiswa Doktoral Teknologi Perikanan Laut IPB/Dosen Universitas Nusa Nipa Maumere
