Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti nelayan tradisional.
Ketika bantuan pemerintah berupa kapal tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan dokumen legal, maka yang dirugikan adalah nelayan karena tidak dapat mengakses sumberdayauntuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Masalah administratif semacam ini tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis biasa, melainkan sebagai hambatan struktural terhadap realisasi keadilan sosial dalam pelayanan publik.
Ketiadaan legalitas operasional kapal tidak hanya menunda aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memperburuk kondisi sosialekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan.
Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, jika nelayan tidak diberikan akses untuk melaut maka akan berdampak pada hilangnya pendapatan harian untuk kebutuhan hidup. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko kemiskinan.
Oleh karena itu, pelayanan publik tidak bisa berhenti pada pemberian aset fisik, tetapi harus memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya telah terpenuhi agar benar-benar berdampak nyata bagi penerima manfaat.
Permasalahan ini juga mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya menjadi kunci dalam percepatan penyelesaian perizinan kapal.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Maka dari itu, penanganan administrasi seperti perizinan kapal perikanan memerlukan kolaborasi aktif antar level pemerintahan. Tanpa koordinasi yang kuat, birokrasi akan menjadi penghambat, dan pada akhirnya menghambat produktivitas sektor perikanan daerah secara keseluruhan.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Flores Timur perlu mengambil langkah proaktif melalui pembentukan tim lintas sektor yang fokus pada percepatan legalisasi kapal bantuan. Inisiatif ini dapat mencakup percepatan pemrosesan dokumen, koordinasi teknis dengan instansi provinsi, serta penyusunan prosedur operasional standar baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
