Kedua, kewajiban dokumen: calon diwajibkan melampirkan fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 227 huruf L UU Pemilu.
Ketiga, putusan MK: MK menegaskan bahwa syarat minimal tamat SMA adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
Aturan ini dinilai inklusif agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat usia dan ketentuan lain tetap memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan oleh partai politik, tanpa harus dibatasi minimal gelar sarjana (S1). Syarat ini bersifat minimal sehingga figur dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi (S1, S2, dan S3) tetap sah untuk didaftarkan.
Meski sependapat, namun ada pertanyaan yang terlintas dalam benak saya, apakah sosok manusia Indonesia, terutama pemimpinnya mesti hanya ditakar dari ijazah SMA apalagi kalau menyandang sarjana (S1, S2, dan S3) saja atau yang dibutuhkan adalah pada kualitas kehidupan atau nilai-nilai kemanusiaan yang melekat padanya.
Pertanyaan ini semakin merambat ke pertanyaan lainya seberapa banyak contoh hidup para akademisi yang menyandang aneka gelar di negeri ini yang oleh perilaku tak terpuji mereka membiarkan adanya panggung sandiwara yang memerankan aneka ketidakadilan dan praktik tak terpuji lainnya.
Di manakah para pakar ijazah, kaum akademisi, para politisi di tengah maraknya praktik hegemoni negara dan hegemoni kekuasaan sedang dipentaskan dan dipertontonkan di negeri ini.
Bagaimana para pakar ijazah menyikapi adanya hegemoni kekuasaan dan otoriter kepemimpinan. Ada peran asal bapak senang (ABS) dan peran memanipulasi kekuasaan sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan, korupsi tetap merajalela, dan para pejuang keadilan dan kebenaran dinonjobkan dengan aneka alasan yang bisa disandiwarakan dan diperankan oleh para pemeran berpura-pura.
Bagaimana mafia peradilan yang terkesan berjalan, namun yang sesungguhnya, ada skenario untuk menganakemaskan koruptor kakap melalui sandiwara keadilan yang diskenariokan oleh sutradara yang berwewenang.
Di balik fenomena ini tak salah kita melantunkan bersama lagu Panggung Sandiriwara dan mengulangi lirik tertentu Mengapa kita bersandiwara-Mengapa kita bersandiwara-Mengapa kita bersandiwara.
Praktik-praktik ini menyata dalam aneka fenomena sosial dan pemerintahan yang ditandai korupsi yang merajalela, keadaan ekonomi yang didominasi oleh segelintir orang, ketidakadilan di mana-mana, menjamurnya praktik-praktik pelanggaran HAM, fenomena kemiskinan yang terus melilit rakyat kebanyakan, dan beberapa fenomena sosial lainnya.
