Tampilnya tuan tanah baru-hasil rekayasa para mafia Nagekeo-menimbulkan perpecahan, ketidakadilan, penindasan, dan pemiskinan warga terdampak.
Waduk Lambo dan “Bonum Commune”
Waduk Lambo atau Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, NTT, telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) karena dinilai penting bagi ketahanan pangan, ketahanan air, dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Proyek ini diharapkan mampu menyediakan irigasi untuk lebih dari 6.000 hektare sawah, pasokan air baku 205 liter per detik, serta potensi energi terbarukan.
Namun, pemerintah pusat sejak awal menegaskan bahwa status PSN bukan alasan untuk mengabaikan hak warga. Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan prinsip “ganti untung”, bukan sekadar ganti rugi agar warga terdampak memperoleh kehidupan yang lebih layak dan sejahtera setelah relokasi.
Dengan hasil ganti untung, mereka bisa membuka lahan baru atau membangun bisnis sesuai bakat mereka. Penghidupan warga terdampak sesudah waduk terbangun harus lebih baik dari sebelumnya.
Sayangnya, dalam praktik di lapangan, semangat bonum commune yang menjadi dasar moral PSN justru tercederai. Di Nagekeo, ulayah mafia tanah dan elite lokal membuat warga terdampak terpecah, sebagian diperlakukan tidak adil, bahkan dipinggirkan dan dimiskinkan secara sistematis. Tanah ulayat dan kuburan leluhur yang semestinya dihormati justru menjadi sumber konflik dan manipulasi.
Akibatnya, proyek yang seharusnya menjadi simbol kebaikan bersama berubah menjadi sumber penderitaan sosial bagi sebagian warga. Padahal, bonum commune menuntut agar pembangunan waduk tidak hanya bermanfaat bagi banyak orang, tetapi juga adil bagi semua orang, terutama mereka yang menanggung dampak paling berat, yakni warga terdampak waduk.
Sulit Mencapai Target
Dimulai akhir 2021, pembangunan Waduk Lambo diharapkan bisa diresmikan tahun 2026, mundur dari target awal 2024. Proyek PSN ini berlokasi di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT. Lahan terdampak lainnya berada di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa dan Desa Olapulu, Kecamatan Nangaroro. Wilayah terbesar yang ditenggelamkan adalah Desa Rendubutowe.
Warga terdampak waduk berasal dari empat etnis besar, yakni etnis Rendu, Kawa, Lambo dan Ndora. Malapoma, yang terletak di dasar waduk adalah lokasi hunian etnis Rendu. Di dalam etnis itu terdapat sejumlah suku yang secara turun-temurun diakui, mendapatkan legitimasi karena dikokohkan oleh ritual tahunan.
Pembangunan Waduk Lambo menelan biaya sekitar Rp 1,9 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 400 miliar-Rp 500 miliar digunakan untuk membayar ganti untung. Biaya ganti untung yang besar inilah yang membuat banyak pihak ngiler, bukan hanya warga lokal Nagekeo, melainkan juga Nagekeo diaspora yang tinggal di Jakarta.
