Laporan masyarakat menunjukkan adanya pola sistematis di mana oknum aparat Polres Nagekeo menjadi pelindung sekaligus penghubung antara calo tanah dan pejabat daerah. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik, tetapi pengkhianatan terhadap sumpah sebagai anggota Polri yang seharusnya “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.”
Di sisi politik, keberadaan jaringan mafia ini menggerogoti legitimasi negara. Bagaimana mungkin proyek yang disebut Proyek Strategis Nasional justru dijalankan dengan cara-cara nonstrategic: penuh tekanan, manipulasi, dan ancaman terhadap rakyat kecil?
Bila praktik semacam ini dibiarkan, maka konsep bonum commune dan ganti untung yang selalu digaungkan Presiden Jokowi menjadi sekadar jargon tanpa jiwa. Lebih jauh lagi, ketidakadilan di Nagekeo dapat menjadi preseden buruk bagi PSN lain di seluruh Indonesia.
Karena itu, pembersihan mafia waduk bukan sekadar urusan hukum, tetapi ujian moral dan politik pembangunan nasional. Bila mafia dibiarkan bercokol, proyek Waduk Lambo akan terus menjadi sumber konflik horizontal dan simbol ketidakadilan.
Namun bila Polri turun tangan secara profesional dan transparan, kepercayaan rakyat terhadap negara akan pulih. Proyek PSN ini akan kembali ke relnya sebagai waduk untuk kesejahteraan rakyat, bukan waduk yang dikuasai oleh para mafia.
Negara wajib hadir untuk rakyat, bukan untuk melindungi kepentingan gelap segelintir orang. Karena itu, Presiden dan Kapolri perlu memastikan Waduk Lambo dibangun dengan keadilan, bukan dengan intimidasi.
Bila para mafia waduk berhasil disapu dari Nagekeo, maka pembangunan bisa berjalan damai, hak warga dipulihkan, dan Waduk Lambo benar-benar menjadi simbol kemajuan dan martabat bangsa, bukan monumen ketidakadilan di Tanah Flobamora.
Negara Harus Hadir
Waduk Lambo adalah cermin dari wajah pembangunan kita: apakah masih berlandaskan keadilan, ataukah telah dikendalikan oleh tangan-tangan gelap yang memperalat rakyat demi keuntungan pribadi.
Proyek strategis nasional ini semestinya menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya. Namun yang terjadi di Nagekeo justru menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa diselewengkan ketika pengawasan melemah dan moralitas publik runtuh di hadapan godaan uang dan kekuasaan.
Kini, ujian moral dan politik pembangunan nasional tengah berlangsung di tanah Flobamora. Pemerintah pusat, terutama Kapolri dan jajaran penegak hukum, harus berani turun tangan menegakkan keadilan.
