Rakyat harus mulai mengadopsi teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas, di mana setiap kebijakan publik yang diwacanakan pemerintah wajib melewati uji kesahihan (validity claims) di ruang publik yang setara.
Kita harus mendesak agar 11 program prioritas Paket Sahabat Sejati yang tersisa segera dipresentasikan draf akademisnya secara transparan di hadapan publik dan kaum akademisi.
Jangan biarkan pemerintah bersembunyi di balik tameng alasan “sedang dalam proses” tanpa pernah menunjukkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan rasional.
Warga Belu harus melatih diri untuk mempraktikkan skeptisisme metodis ala René Descartes dalam merespons setiap lembaran program yang disodorkan oleh penguasa.
Setiap kali bupati atau wakil bupati mengumumkan sebuah program baru, pertanyaan pertama yang harus diajukan publik adalah: “Mana dasar hukumnya dan dari pos anggaran mana uangnya diambil?”
Kesadaran kritis ini penting agar publik tidak lagi mudah disihir oleh diksi-diksi bombastis yang miskin substansi ilmiah.
Pembangunan Rai Belu yang berkelanjutan tidak akan pernah lahir dari sikap tunduk-patuh terhadap kebebalan birokrasi, melainkan dari warga yang cerewet menuntut akuntabilitas publik.
Tanggung jawab pembangunan daerah berada di pundak warga yang berani bersuara, bukan di tangan mereka yang memilih diam menikmati sisa-sisa remah kekuasaan.
Dalam konteks inilah, keberanian media lokal seperti Nusra Inside dalam melayangkan kritik tajam harus dipandang sebagai penanda bahwa api kewarasan belum sepenuhnya padam di tapal batas.
Komunitas intelektual, organisasi mahasiswa, dan para pemuda di Kabupaten Belu harus segera merebut kembali ruang publik virtual maupun riil dari dominasi narasi pujian birokrasi.
