Mereka secara sengaja mengeksploitasi kemiskinan dan kerentanan struktural masyarakat perbatasan melalui janji-janji yang langsung menyentuh urusan perut dan dompet.
Penyematan kata “Plus” pada program kesehatan, atau embel-embel “Gratis” pada SIM dan pendidikan, adalah taktik pemasaran tanda (sign) untuk mengaburkan absennya analisis dampak lingkungan kebijakan.
Politik tidak lagi diposisikan sebagai arena etis untuk mendistribusikan keadilan, melainkan merosot menjadi sekadar ajang transaksional berkedok bantuan sosial.
Pasangan kontraktor dan teknokrat sipil ini tampaknya memperlakukan daerah seperti proyek konstruksi yang bisa diselesaikan hanya dengan modal kalkulasi semen dan batu.
Jean Baudrillard dalam teori simulakra mengingatkan kita bahwa ketika tanda telah terlepas dari realitasnya, ia akan menciptakan realitas semu yang menipu.
Dua belas program prioritas tersebut adalah bentuk simulacrum politik, sebuah fantasi kemakmuran yang sengaja diproduksi untuk menutupi kemandulan visi strategis jangka panjang.
Publik Belu dipaksa hidup dalam kepalsuan infografis kampanye, seolah-olah seluruh persoalan kemiskinan ekstrem di tapal batas bisa selesai dengan pembagian sumur bor dan renovasi stadion.
Strategi ini sangat efisien untuk membius daya kritis massa, sehingga mereka lupa mempertanyakan sinkronisasi program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Akibatnya, esensi demokrasi yang berbasis pada perdebatan akal sehat digantikan oleh parade komodifikasi janji yang tuna-substansi.
Namun, permainan tanda yang manipulatif ini tidak akan pernah berhasil tanpa adanya pasokan kedunguan dari masyarakat yang tidak kritis.
