Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
SETIAP 21 April, Indonesia kembali memperingati Hari Kartini dengan seragam kebaya, lomba baca puisi, dan seminar tentang emansipasi perempuan.
Namun, di balik ritual tahunan yang akrab ini, ada pertanyaan mendasar yang layak kita renungkan: Siapakah Kartini yang sebenarnya kita rayakan? Apakah ia figur historis yang utuh, atau justru simbol yang maknanya terus bergeser mengikuti kepentingan zaman?
Sebuah kajian akademis dari Cambridge University Press oleh Kathryn Robinson berjudul “Call me Kartini? Kartini as a Floating Signifier” menawarkan lensa kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ia akan menjadi relevan di tengah perayaan Hari Kartini 2026, ketika generasi muda Indonesia semakin aktif menafsir ulang warisan bangsa di era digital.
Robinson berargumen bahwa “Kartini” telah menjadi apa yang disebut ‘floating signifier’ atau “penanda mengambang”. Bahwasanya, sebuah simbol yang merujuk pada tokoh sejarah nyata, namun maknanya tidak pernah tetap atau solid. Ia seperti cermin. Apa yang kita lihat di dalamnya sering kali lebih banyak mengungkapkan tentang diri kita dan zaman kita daripada tentang Kartini sendiri.
Surat-surat Kartini yang diterbitkan dalam ‘Door Duisternis tot Licht’ (Habis Gelap Terbitlah Terang) telah menjadi sumber inspirasi untuk karya-karya manusia. Namun, teks-teks itu juga “ditambang” oleh berbagai kelompok untuk menghasilkan karakterisasi yang beragam, bahkan kontradiktif.
Kartini bisa menjadi ikon feminis radikal, simbol nasionalisme moderat, atau estetika kebaya di media sosial, tergantung siapa yang “memanggil” namanya dan untuk tujuan apa.
Sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan membuktikan fluiditas makna ini. Di era Orde Lama, Kartini diposisikan sebagai pahlawan anti-kolonial yang perjuangannya menyatu dengan semangat kemerdekaan bangsa.
Memasuki Orde Baru, simbol Kartini “dijinakkan”. Fokusnya bergeser ke peran domestik perempuan sebagai ibu dan pendamping suami, selaras dengan ideologi ‘Ibuisme Negara’ yang menekankan stabilitas keluarga di atas pemberdayaan politik.
Pasca-Reformasi 1998, ruang publik yang lebih terbuka memunculkan “berbagai Kartini”. Aktivis gender menghidupkan kembali Kartini sebagai kritikus struktur patriarki, sementara negara tetap menggunakan namanya untuk narasi emansipasi yang aman dan tidak mengganggu status quo.
Kini, di era digital, lukisan tentang Kartini semakin cair. Ia menjadi meme inspiratif di Instagram, konten TikTok tentang pendidikan perempuan, atau bahkan sekadar filter foto berbalut kebaya. Semuanya mengisyaratkan sebuah transformasi yang bisa memperluas jangkauan pesannya, namun juga berisiko mengosongkan muatan politiknya.
Bagi saya, sejatinya peringatan ini tidak boleh menjadi ritual kosong yang hanya merayakan estetika tanpa substansi. Jika Kartini memang pejuang pendidikan dan keadilan berbasis kemanusiaan universal, maka perayaan 21 April harus menjadi momentum evaluasi kritis: sejauh mana akses pendidikan berkualitas telah merata bagi perempuan di pelosok negeri? Apakah kebijakan publik telah menghapus diskriminasi struktural yang masih menghambat perempuan?
Saat ini, kita berhak menafsir ulang Kartini sesuai konteks kekinian. Namun proses itu perlu ‘dibalut’ dengan kesadaran historis agar penafsiran itu tidak terjebak dalam simplifikasi atau komodifikasi.
Mengunggah foto berkebaya dengan tagar #HariKartini adalah bentuk partisipasi budaya yang sah. Namun, akan lebih bermakna jika disertai refleksi: nilai Kartini mana yang ingin kita perjuangkan hari ini?
Kajian Robinson mengingatkan bahwa setiap kali kita “memanggil” Kartini, kita juga membuat pilihan politik. Negara, aktivis, akademisi, kreator konten, dan warga biasa, semua memiliki hak untuk ‘terlibat dalam dialog tentang makna Kartini’. Namun, tidak ada pihak yang berhak memonopoli simbol ini.
Di Hari Kartini 2026, mari kita rayakan dengan komitmen untuk menjadikan warisan Kartini sebagai kompas moral yakni memperjuangkan pendidikan yang membebaskan, kesetaraan yang substantif, dan keadilan yang memanusiakan.
Sebab, Kartini yang sejati bukanlah ‘artefak’ yang diam dalam sejarah. Sejatinya, ia adalah ‘api’ yang terus menyala dalam setiap upaya membangun Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan bermartabat. *
Penulis adalah Staf Pengajar Stipar Ende
