Paradoks Pembangunan Pesisir: Menakar Kesiapan Substantif Kampung Nelayan Merah Putih di Bumi Nian Sikka - FloresPos Net

Paradoks Pembangunan Pesisir: Menakar Kesiapan Substantif Kampung Nelayan Merah Putih di Bumi Nian Sikka

- Jurnalis

Rabu, 25 Maret 2026 - 12:36 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Yohanes DBR Minggo

PEMBANGUNAN sektor kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini tengah berada pada momentum historis yang sangat krusial.

Di bawah payung besar visi Indonesia Emas 2045 dan arahan strategis agenda Asta Cita, kebijakan nasional secara tegas menekankan pada penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kedaulatan energi, dan optimalisasi ekonomi biru.

Salah satu manifestasi paling konkret dari kebijakan ini yaitu peluncuran Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengubah wajah kawasan pesisir dari kantong kemiskinan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern dan mandiri.

Namun, di balik kemegahan konsep tersebut, implementasi KNMP di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Sikka, mulai menyingkap tabir paradoks kebijakan yang sangat mendasar.

Baca Juga :  Memaknai Pers Pilar Keempat Demokrasi, Antara Harapan dan Kenyataan

Secara konseptual, KNMP dirancang sebagai instrumen selektif yang mensyaratkan tingkat kesiapan dan kapasitas daerah yang sangat tinggi.

Di sinilah letak ironi utamanya, daerah daerah yang secara geografis dan ekonomi paling membutuhkan intervensi justru berada dalam posisi yang paling rentan tertinggal karena tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Fenomena ini mencerminkan adanya patologi birokrasi, di mana keterbatasan kapasitas dan disfungsi tata kelola pada birokrasi lokal justru menjadi penghambat bagi akses terhadap program bantuan.

Baca Juga :  Pilkada: Solusi atau Sekadar Ilusi?

Berkaitan dengan konteks Kabupaten Sikka, peran Dinas Perikanan menjadi sangat krusial. Dinas tersebut tidak boleh hanya memposisikan dirinya sebagai pelaksana administratif atau sekadar kurir pengirim dokumen usulan ke Jakarta.

Lebih dari itu, Dinas Perikanan adalah aktor kunci yang harus menjamin terbangunnya kesiapan yang bersifat substantif sebuah kesiapan yang tidak hanya terlihat indah dalam laporan presentasi, tetapi kokoh dalam realitas lapangan.

Salah satu indikator utama dari kesiapan substantif tersebut adalah validitas dan akurasi data nelayan sebagai basis penentuan sasaran program.

Berita Terkait

Pendidikan adalah Hak yang Tak Dapat Dinegosiasikan: Menggugat Kebijakan Pembangunan di Lingkungan Sekolah
Anatomi Kekuasaan yang Memecah Diri: Radikalitas Ekaristi dalam Filsafat Politik Kepemimpinan
Merawat Tanah yang Merintih (Catatan Spiritual di Hari Lingkungan Hidup Sedunia)
Krisis sebagai Penggerak Transformasi
Republik Lapar, Pejabatnya Kenyang: Korupsi Sudah Jadi Lauk Wajib
Prabowo Menggantikan Kepala BGN: Solusi atau Kolusi?
Hindayana dan Kurikulum Keteladanan
Ende, Soekarno, dan Momen Lahirnya Pancasila
Berita ini 202 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:49 WITA

Pendidikan adalah Hak yang Tak Dapat Dinegosiasikan: Menggugat Kebijakan Pembangunan di Lingkungan Sekolah

Senin, 8 Juni 2026 - 09:46 WITA

Anatomi Kekuasaan yang Memecah Diri: Radikalitas Ekaristi dalam Filsafat Politik Kepemimpinan

Minggu, 7 Juni 2026 - 14:36 WITA

Merawat Tanah yang Merintih (Catatan Spiritual di Hari Lingkungan Hidup Sedunia)

Sabtu, 6 Juni 2026 - 17:05 WITA

Krisis sebagai Penggerak Transformasi

Jumat, 5 Juni 2026 - 10:05 WITA

Republik Lapar, Pejabatnya Kenyang: Korupsi Sudah Jadi Lauk Wajib

Berita Terbaru