Oleh: Marselus Natar
“Lidah memang tak bertulang.” Pepatah lama itu kembali menemukan relevansinya dalam dunia politik kita hari ini. Lidah bisa lentur, bisa mengucap janji-janji muluk, bisa pula berkelit ketika realitas tidak sejalan.
Dalam politik, lidah sering kali lebih lihai daripada hati nurani, lebih fasih daripada komitmen. Janji yang terdengar gagah di podium, bisa jadi lunglai ketika diuji kenyataan.
Salah satu janji politik yang paling sering digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi koruptor di negeri ini, bahkan menyebut bahwa koruptor sebaiknya diberikan hukuman berat.
Retorikanya lantang, tegas, seakan-akan ingin menunjukkan sikap tanpa kompromi. Namun, publik justru dihadapkan pada sebuah ironi besar: bebas bersyaratnya Setya Novanto pada 16 Agustus lalu—tepat satu hari jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI.
Konteks ini sungguh kontras. Di satu sisi, kita mendengar janji besar tentang perang melawan korupsi. Di sisi lain, ikon besar kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun, bisa kembali menghirup udara bebas lebih cepat dari masa hukumannya.
Pertanyaannya: bagaimana rakyat harus memahami situasi ini? Apakah benar ada keseriusan memberantas korupsi, ataukah semuanya hanya berhenti pada permainan kata?
Retorika di Podium vs Realitas di Jalanan
Inilah yang membuat publik kian skeptis. Retorika politik yang gagah di podium sering kali runtuh saat berhadapan dengan kenyataan di jalanan. Di panggung politik, kata-kata seperti “hukum harus ditegakkan” dan “koruptor tidak boleh diberi ampun” bergema keras.
Namun, di jalanan, rakyat justru melihat sosok Setya Novanto—yang dulu menjadi simbol busuknya korupsi—bisa melenggang bebas, seolah negeri ini sudah mudah melupakan dosa besar terhadap rakyat.
Kontras ini bukan sekadar soal prosedur hukum yang memberi celah bebas bersyarat. Lebih jauh, ia menyingkap jurang antara janji politik dan realitas penegakan hukum.
Janji di podium hanyalah retorika, sementara jalanan memperlihatkan wajah asli bangsa: hukum masih bisa ditawar, keadilan masih bisa dinegosiasikan. Jika pemerintah hanya piawai bersilat lidah, tetapi gagal mengawal hukum yang adil, maka rakyat akan menilai bahwa janji politik hanyalah kamuflase untuk mempertahankan kekuasaan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
