Oleh: Veronika Dalmun
SOSIALISME secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris social (kemasyarakatan). Terminologi sosialisme memiliki arti sebagai paham atau ajaran kenegaraan yang menekankan agar semua harta benda, industri dan perusahan menjadi dikuasai oleh Negara (Sholahudin, 2001).
Dalam konteks ini, maka sosialisme tidak mengizinkan hak milik perorangan dalam setiap masyarakat. Semua hasil kerja keras masyarakat diberikan kepada Negara untuk dijadikan sebagai sumber kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa baik harta benda, industri maupun perusahan semuanya adalah milik negara. Namun sebelum sosialisme muncul, terdapat paham kapitalisme yang di dalamnya terdapat dua kelas yang berbeda yaitu kaum borjuis dan kaum proletar.
Kaum borjuis adalah kaum pemodal atau kaum Elit yang mempekerjakan kaum buruh. Sedangkan kaum proletar adalah kaum buruh yang dipekerjakan oleh kaum elit.
Dalam paham kapitalisme, terdapat praktik ketidakadilan antara kerja dan upah yang diberikan kepada kaum buruh. Karena hal tersebut, terjadilah pemberontakan kaum buruh terhadap praktik ketidakadilan tersebut. Pemberontakan tersebut melahirkan paham baru yakni sosialisme.
Sosialisme berarti paham terkait hak kepemilikan bersama artinya semua penghasilan masyarakat dijadikan sebagai penghasilan bersama. Dengan kata lain hak milik pribadi dilowongkan.
Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan antara masyarakat, sehingga dalam praktik sosialisme tidak menonjolkan kaum elit dan kaum buruh.
Semua milik pribadi diserahkan kepada Negara untuk dijadikan sebagai milik bersama. Negara menjamin bahwa praktik sosialisme mampu menyembuhkan penyakit kemiskinan dalam masyarakat. Karena dalam praktikmya, semua penghasilan masyarakat akan diberikan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
Dalam hal ini Negara yang mengatur semua hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam artian, masyarakat tidak sibuk menjual dan membeli pokok-pokok kebutuhan mereka karena semuanya bersumber dari Negara. Dengan begitu, masyarakat terhindar dari kehidupan berkelas dalam lingkungan masyarakat.
Sosialisme tidak memandang kedudukan orang-orang besar dan orang-orang kecil karena semua hasil kerja baik orang miskin maupun orang kaya dikumpulkan untuk menjadi milik bersama dan dikelola oleh pemerintah.
Kepemilikan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau kebahagiaan bersama (Bonum Commune) melalui tindakan pemerataan dan kesederajatan antar masyarakat.
Dalam hal ini, masyarakat akan diperlakukan sama oleh negara tanpa memandang perbedaan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepentingan masyarakat merupakan perhatian utama dalam hati negara. Akan tetapi mungkinkah praktik tersebut menjamin kesejahteraan masyarakat?
Hemat saya, kehadiran paham sosialisme tidak dapat membakar segala keterpurukan yang dialami oleh masyarakat. Praktik sosialisme dapat melahirkan mentalitas masyarakat yang tidak baik.
Sebagian masyarakat cenderung memiliki sikap malas dalam bekerja tetapi ujung-ujungnya masih mendapat keuntungan dari negara, sehingga masyarakat yang kerja dan tidak kerja sama-sama memperoleh keuntungan yang sama.
Selain itu, Kehadirannya justru merugikan masyarakat karena praktik tersebut mengekang hak dan kebebasan setiap individu yaitu hak dan kebebasan atas milik pribadi.
Manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki akal budi dan kehendak bebas serta memiliki martabat yang sama. Allah menciptakan manusia dengan segala kebebasan yang akan dimiliki manusia.
Hal itu berarti, masyarakat memiliki kebebasan masing-masing untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kebebasan tersebut tampaknya dihalangi oleh munculnya paham sosialisme yang lebih menekankan hak milik bersama dan menghapus hak milik perorangan.
Dapat disimpulkan bahwa kaum sosialis menolak kekayaan pribadi, tidak mengizinkan adanya kemilikan pribadi dan mendukung pertentangan kelas dalam masyarakat.
Praktik sosialisme tersebut bertentangan dengan ajaran dalam Gereja Katolik sebagaimana yang dinspirasikan dalam kitab suci perjanjian lama “Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu,” (Ul 5:21).
Selain itu, dalam Ensiklik Rerum Novarum (RN) Paus Leo XIII menegaskan bahwa setiap individu menyewakan tenaga dan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan manusiawinya dan menjadikan itu sebagai miliknya sendiri bukan milik bersama.
Oleh karena itu, bila kaum sosialis mencoba memindahkan harta milik perorangan menjadi milik bersama, mereka hanya memperburuk kondisi semua buruh.
Dengan merebut dari buruh kebebasan untuk menggunakan upahnya, mereka juga merampas dari padanya segala harapan dan peluang untuk menambah harta kepunyaannya dan memperbaiki keadaannya (RN 4).
Impian tentang keadilan berubah menjadi kenyataan hidup sama-sama melarat dan kemerosotan bagi semua orang. Tidak seorang pun akan luput. Dari situ jelaslah ajaran sosialis tentang pemilikan bersama harus ditolak seutuhnya (RN 13).
Penegasan Paus Leo XIII dalam ensiklik Rerum Novarum merupakan kritikan terhadap kaum sosialis yang lebih menekankan hak milik bersama dan menghapus hak milik perorangan.
Paus Leo XIII dalam Ensiklik Rerum Novarum di atas menegaskan perlu ada kewajiban menggunakan kekuatan dan perlindungan hukum untuk menjamin harta milik perorangan. *
Penulis: Mahasiswi STIPAS Santo Sirilus Ruteng
