Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
PADA pertengahan Mei 2026, sebuah momen bersejarah terjadi di Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur. Puluhan warga dengan sukarela menyerahkan 52 senjata api rakitan (senpira) kepada aparat keamanan.
Sebuah kabar baik tentang keamanan di Nusa Tadon Adonara. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, peristiwa ini menyimpan pesan budaya yang jauh lebih kaya. Bahwasanya, perdamaian sejati di tanah Lamaholot tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal yang telah mengakar selama berabad-abad.
Dari perspektif antropologi, saya melihat penyerahan senpira ini tidak terbatas pada aksi kepatuhan pada negara. Ia merupakan sebuah ‘ritus kultural’, sebuah ‘pulang’ yang simbolis.
Senjata, dalam banyak masyarakat tradisional, bukan cuma benda mati. Ia adalah perpanjangan identitas, simbol keberanian, bahkan bagian dari kosmologi sosial.
Dalam budaya Lamaholot, parang dan tombak memiliki makna sakral. Parang adalah simbol membela yang benar, Tombak adalah tiang keadilan. Maka, ketika warga dengan sadar melepaskan senpira, mereka sedang melakukan ‘transformasi makna’. Dari alat ‘perpecahan’ menjadi ‘tanda komitmen bersama untuk damai’.
Yang menarik dari peristiwa ini adalah cara aparat keamanan, TNI dan Polri, hadir. Mereka bukan sebagai pihak yang memaksa, melainkan sebagai fasilitator yang menghormati proses lokal.
Dandim Flores Timur, Letkol Inf Erly Merlian, menyebut kehadiran negara sebagai ‘dukungan moral’. Cara ini dapat dikatakan sebagai pendekatan yang cerdas secara antropologis. Intinya, negara tidak berusaha menggantikan otoritas adat, tetapi berkolaborasi dengannya.
Masyarakat Adonara sebenarnya memiliki mekanisme resolusi konflik yang canggih secara kultural. Konsep ‘Sare Dame-Taan Tou’, misalnya, merupakan sebuah spiritualitas rekonsiliasi yang bekerja pada tiga level, yakni hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Lera Wulan Tanah Ekan (Sang Pencipta).
Di sisi lain, ada juga filosofi dan tradisi ‘Mela Sareka’, yakni hukum adat perdamaian yang menekankan pemulihan relasi. Ketika pendekatan humanis aparat bertemu dengan kearifan lokal seperti ‘koda kirin nulun walen’ (musyawarah untuk mufakat), yang terjadi adalah sinergisitas. Keamanan formal mendapatkan legitimasi kultural, sementara adat mendapatkan ruang untuk bernapas dalam konteks modern.
Yang perlu diwaspadai adalah euforia simbolismenya. Konflik di Adonara, seperti di banyak wilayah NTT, sering berakar pada persoalan structural seperti sengketa tanah adat yang belum tuntas, ketimpangan akses sumber daya, dan marginalisasi hak-hak masyarakat lokal. Jika akar ini tidak disentuh, perdamaian bisa rapuh.
Karena itu, rekonsiliasi yang berkelanjutan memerlukan ‘keadilan restoratif’, dan hal itu tidak hanya berhenti pada ritual seremonial. Kearifan lokal seperti Gemohing (gotong royong khas Lamaholot) dan Atadiken (filsafat kemanusiaan yang menekankan martabat bersama) harus menjadi kerangka etis dalam setiap kebijakan pembangunan di Flores Timur.
Salah satu dimensi yang juga tak boleh diabaikan pemaknaannya dalam fenomena ini adalah gender. Dalam banyak budaya, termasuk Adonara, kepemilikan senjata kerap dikaitkan dengan konsep kejantanan. Penyerahan senpira oleh warga, yang mayoritas laki-laki, bisa menjadi momen refleksi kolektif.
Pointnya adalah bagaimana mendefinisikan ulang maskulinitas? Dari laki-laki yang ‘kuat’ karena memegang senjata, menjadi laki-laki yang ‘perkasa’ karena mampu melindungi komunitas melalui dialog, kerja sama, dan keteladanan non-kekerasan. Ini adalah tantangan budaya yang halus, namun penting bagi perdamaian jangka panjang.
Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Adonara untuk konteks yang lebih luas? Tiga point penting menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Pertama, perdamaian itu tidak bisa diimpor. Ia harus tumbuh dari tanah budaya setempat. Pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ (one-size-fits-all) dalam resolusi konflik sering gagal karena mengabaikan kompleksitas lokal.
Kedua, kolaborasi negara-adat bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ketika TNI-Polri menghormati mekanisme adat, mereka justru memperkuat legitimasi dan efektivitas intervensi mereka.
Ketiga, simbol penting, tapi substansi lebih penting. Penyerahan senjata harus diikuti dengan komitmen konkret. Dalam konteks ini, komitmen itu perlu ditindak-lanjuti dengan penyelesaian sengketa tanah, peningkatan akses pendidikan dan ekonomi, serta penguatan partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan.
Peristiwa di Adonara Timur mengajarkan kita bahwa perdamaian bukan keadaan statis, melainkan proses dinamis yang harus terus dirawat. Prinsip dasarnya adalah ‘berdamai, maka kita hidup’.
Penyerahan senpira adalah awal yang baik. Tapi tugas kita bersama baik pemerintah, aparat, tokoh adat, akademisi, maupun masyarakat sipil adalah memastikan bahwa momentum ini tidak berhenti di seremoni.
Mari kita jadikan ini ‘pintu masuk’ untuk membangun perdamaian yang tidak hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga kaya akan keadilan, martabat, dan kearifan leluhur. Karena pada akhirnya, ‘senjata boleh pulang ke negara’, tapi ‘perdamaian harus tumbuh di hati masyarakat’. *
Penulis adalah Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
