Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
DALAM sistem politik yang sehat, kritik berfungsi layaknya vitamin bagi tubuh manusia. Ia bukan bagian dari struktur utama seperti tulang atau daging, tetapi ketiadaannya akan membuat tubuh pemerintahan melemah dan kehilangan keseimbangan.
Dalam demokrasi, kritik merupakan alat koreksi yang menjaga agar kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar dan akuntabel. Tanpa kritik yang memadai, pemerintah bisa kehilangan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan sendiri.
Contohnya, ketika ada rencana kenaikan tarif dasar listrik atau BBM, kritik dari masyarakat, akademisi, dan media sering kali memaksa pemerintah untuk lebih transparan dalam perhitungan, menunda keputusan yang terburu-buru, atau menyiapkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Tanpa suara kritis tersebut, kebijakan berisiko diambil secara sepihak dan membebani rakyat tanpa disadari.
John Stuart Mill, filsuf ternama itu, pernah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah syarat mutlak bagi kemajuan bersama.
Menurutnya, kebenaran yang tidak pernah diuji melalui kritik lama-kelamaan akan mengeras menjadi ‘dogma yang kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.’ Artinya, perbedaan pendapat bukanlah ancaman, melainkan cara sehat untuk menyaring gagasan.
Dengannya, dapat disaksikan mana yang berdasar fakta, mana yang tampil semata sebagai asumsi atau kepentingan sempit. Sebagai contoh, pandangan bahwa pendidikan tinggi hanya hak kalangan tertentu dulu dianggap wajar.
Namun, berkat kritik dan perdebatan publik yang terus-menerus, muncullah kebijakan afirmatif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai program beasiswa. Kritik membuat sistem pendidikan kita lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Sementara itu, Karl Popper menambahkan bahwa masyarakat yang terbuka dan demokratis membutuhkan mekanisme kritik yang terlembaga agar kesalahan bisa diperbaiki tanpa harus lewat kekerasan atau revolusi berdarah.
Kritik berfungsi seperti sistem peringatan dini yang mendeteksi masalah kecil sebelum menumpuk menjadi krisis legitimasi yang berbahaya. Mekanisme ini memungkinkan pergantian kepemimpinan atau revisi aturan berjalan secara teratur dan terprediksi.
Misalnya, ketika seorang kepala daerah ketahuan melanggar etika atau gagal menepati janji kampanye, kombinasi antara kritik publik, pers yang bebas, dan fungsi pengawasan DPR/DPRD dapat mendorong evaluasi, reshuffle, atau sanksi administratif. Semua berjalan melalui prosedur hukum yang jelas, bukan lewat aksi massa anarkis atau upaya makar.
Secara keseluruhan, kritik memiliki dua fungsi utama dalam tata kelola demokrasi yakni preventif dan kuratif. Secara preventif, kritik membantu mendeteksi potensi masalah sebelum sebuah kebijakan dijalankan.
Secara kuratif, kritik menyediakan data dan masukan nyata agar kebijakan yang sudah berjalan dapat diperbaiki jika ternyata tidak efektif. Proses ini sejalan dengan prinsip ‘checks and balances’, di mana tekanan intelektual dari masyarakat sipil mengimbangi kecenderungan birokrasi untuk mempertahankan status quo yang sudah usang.
Contoh preventif dapat dilihat ketika warga dan aktivis mengkritik rencana pembangunan pabrik di kawasan resapan air; pemerintah akhirnya mewajibkan kajian AMDAL yang lebih ketat sebelum izin dikeluarkan.
Contoh kuratif tampak ketika program bantuan sosial dikritik karena banyak penerima tidak tepat sasaran; laporan kritis dan verifikasi lapangan kemudian memaksa pemerintah membersihkan database dan memperbaiki mekanisme penyaluran.
Namun, di era digital saat ini, efektivitas kritik sebagai alat korektif menghadapi tantangan baru. Algoritma media sosial cenderung memperkuat bias konfirmasi, sehingga orang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinannya.
Akibatnya, muncul “ruang gema” (echo chamber) di mana debat sehat berubah menjadi perang identitas, dan hoaks lebih cepat viral daripada fakta.
Kondisi ini bukan bukti bahwa kritik sudah tidak berguna, melainkan sinyal bahwa kita perlu memperkuat literasi media dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.
Sebagai contoh, hoaks seputar kecurangan pemilu atau efektivitas vaksin yang menyebar luas sering memicu perpecahan, bukan diskusi produktif.
Solusinya adalah mendorong budaya cek fakta (fact-checking), mendukung jurnalisme independen, dan membuat regulasi yang menindak penyebar disinformasi tanpa membungkam kritik yang jujur dan konstruktif.
Bagi saya, sejatinya kritik sama sekali bukan gangguan operasional, melainkan komponen metabolik yang menjaga vitalitas sistem demokrasi.
Melindungi ruang diskusi yang rasional, mendukung mekanisme verifikasi fakta yang independen, dan mendorong partisipasi publik yang berpengetahuan adalah bentuk “suplemen nutrisi” bagi kesehatan politik suatu bangsa.
Ketika kritik diakui sebagai instrumen verifikasi kolektif, demokrasi akan mempertahankan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berubah.
Ketika kritik disalurkan secara terstruktur dan dihargai, layanan publik menjadi lebih responsif, anggaran lebih transparan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah perlahan-lahan pulih.
Di titik ini, kritik itu bukan musuh, melainkan sahabat setia demokrasi yang menjaganya tetap hidup, lentur, dan relevan. *
Penulis adalah Staf Pengajar Stipar Ende
