KUPANG, FLORESPOS.net-Saat ini, perpolitikan di Indonesia mengalami dinamika yang sangat berat dalam menghadai berbagai banyak tantangan, salah satunya adanya politik uang atau money politic.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem NTT, Alexander Take Ofong pada diskusi akhir pekan yang digagas partai itu bertempat di Lantai II Gedung NasDem NTT, Sabtu (23/5/2026).
Diskusi dengan tema ‘Partai Politik dan Konsolidasi Elektoral’ tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Lazarus Ratu (Mahasiswa FISIP Undana), Bruno Rey Sonby Pantola (Dosen FISIP Unwira), dan Abner Paulus Raya Sanga (Dosen FISIP Undana).
Alex mengatakan, NasDem selalu terbuka pada setiap sikap kritis termasuk yang disampaikan para peserta dalam diskusi kali ini.
Diskusi ini merupakan salah satu strategi untuk menginput berbagai ide cerdas yang nantinya dirampung menjadi sebuah langkah konkret ketika terjun di tengah masyarakat.
“Partai politik tidak hanya belajar dari seberapa besar uang yang dimiliki, tapi melahirkan argumen yang berasal dari realitas termasuk yang muncul dalam diskusi- diskusi. Partai juga tidak hanya fokus pada perebutan kekuasaan, tapi bagaimana mengelola kekuasaan untuk kepentingan public,” jelas Alex.
Anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Flores Timur, Lembata dan Alor ini menyebutkan, ada empat aspek yang menjadi kekuatan NasDem dalam membangun perpolitikan.
Keempat aspek dimaksud yakni, aspek figur, kekuatan bersama, sistem perpolitikan untuk menyalurkan ide, dan pergerakan.
Abner Paulus Raya Sanga (Dosen FISIP Undana) pada kesempatan itu menyampaikan, meski NasDem saat ini berada pada tiga besar partai dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, tapi NasDem perlu melakukan survei untuk mengetahui sejauhmana kinerja kader. Tentunya kinerja dimaksud harus bermuara pada kepentingan publik yang menjadi basis partai.
Dalam konteks perpolitikan, publik adalah sesuatu yang terukur, bukan mencakup semua kelompok masyarakat yang bukan basis partai. Kinerja partai yang ditunjukkan oleh para kader partai tersebut bermuara menjadi elektabilitas.
“Partai politik tidak mewakili dirinya sebagai sebuah ide tapi harus mampu mewakili kepentingan public. Karena itu, seorang politisi harus mampu memperjuangkan kepentingan partai dan kepentingan publik agar bisa meningkatkan elektabilitas partai,” kata Abner.
Ia berargumen, dalam konteks neo-liberalisme, kemiskinan masyarakat dipelihara. Untuk itu dibutuhkan kekuasaan untuk mengatur berbagai aspek yang bersentuhan dengan kepentingan publik.
Lazarus Ratu, Mahasiswa FISIP Undana mengungkapkan, pemasaran politik (political marketing) merupakan strategi penting dalam demokrasi modern untuk membangun citra, menyampaikan program, dan memperoleh dukungan masyarakat. Saat ini, kampanye tidak hanya dilakukan secara
konvensional, tetapi juga melalui media digital.
Di NTT, marketing politik menghadapi tantangan besar karena kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan akses internet. Hal ini membuat kampanye digital belum sepenuhnya efektif, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
Karena itu, kampanye tatap muka tetap menjadi metode utama, didukung oleh peran tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal yang sangat berpengaruh dalam membentuk pilihan politik masyarakat.
“Strategi paling efektif di NTT adalah hybrid campaign, yaitu kombinasi kampanye digital dan tatap muka agar pesan politik dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara lebih optimal,” ujar Lazarus.*
Penulis : Leo Ritan
Editor : Wentho Eliando
