Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
DALAM momen bersejarah presentasi ensiklik pertamanya, ‘Magnifica Humanitas’ (Kemanusiaan yang Mulia), Paus Leo XIV menyampaikan pesan yang menggugah nurani. “Magnifica Humanitas” ditandatangani pada 15 Mei 2026 dan secara resmi dirilis pada Senin, 25 Mei 2026.
Tanggal penandatanganan, 15 Mei, dipilih secara simbolis karena bertepatan dengan peringatan ke-135 ensiklik sosial bersejarah ‘Rerum Novarum’ yang diterbitkan Paus Leo XIII pada 1891.
Ensiklik ini mengusung subjudul ‘Tentang Melindungi Pribadi Manusia di Zaman Kecerdasan Artifisial’ dan menjadi dokumen magisterial pertama dari kepausan Paus Leo XIV yang secara khusus menyoroti tantangan etis teknologi digital terhadap martabat manusia. Pesan utamanya adalah kemanusiaan tidak boleh menyerahkan kendali atas hidup dan mati kepada mesin.
Di tengah gegap gempita inovasi kecerdasan artifisial (AI), peringatan ini tidak hanya hadir sebagai suara moral dari Vatikan.
Bagi saya, seruan ini merupakan panggilan mendesak bagi seluruh umat manusia untuk berhenti sejenak dan bertanya: ke arah mana kita sebenarnya melangkah?
Paus Leo XIV menyatakan keprihatinannya terhadap laporan mengenai teknologi militer otonom yang semakin canggih, sebuah sistem yang mampu mengambil keputusan tanpa pengawasan yang memadai dari manusia. Ini bukan lagi fiksi ilmiah.
Senjata otonom yang dapat ‘memilih targetnya’ sendiri sudah menjadi realitas di beberapa konflik antarnegara saat ini. Ketika algoritma diberi wewenang untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, kita tidak hanya menghadapi krisis teknologi, tetapi krisis kemanusiaan yang mendalam.
AI memang membawa potensi besar bagi kebaikan bersama yang tidak dapat diabaikan. Dalam dunia kesehatan, algoritma kecerdasan artifisial kini mampu mendeteksi penyakit pada tahap awal dengan tingkat akurasi yang melampaui kemampuan manusia, membuka harapan baru bagi jutaan pasien.
Di sektor pendidikan, AI memungkinkan pembelajaran yang terpersonalisasi, menyesuaikan materi dengan gaya dan kecepatan belajar setiap individu, sehingga kesempatan untuk berkembang menjadi lebih inklusif.
Bahkan dalam upaya menyelamatkan bumi, teknologi ini membantu memodelkan pola iklim, mengoptimalkan penggunaan energi, dan memprediksi bencana alam dengan presisi tinggi.
Potensi-potensi ini menunjukkan bahwa AI, jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan kelestarian ciptaan.
Namun, seperti pisau bermata dua, teknologi ini juga dapat berubah menjadi alat destruktif yang mengerikan jika dilepaskan dari “kompas etika” yang menjadi penuntunnya.
Tanpa prinsip moral yang kokoh seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, AI dapat dengan mudah disalahgunakan untuk manipulasi informasi massal, diskriminasi algoritmik, pengawasan otoriter, hingga pengembangan senjata otonom yang mengambil keputusan hidup-mati tanpa intervensi manusia.
Kompas etika inilah yang harus menjadi fondasi dalam setiap tahap pengembangan dan penerapan AI. Kompas etika bukan aksesori tambahan, melainkan sistem navigasi yang memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak pernah mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagaimana ditekankan Paus Leo XIV, inovasi harus selalu tunduk pada kebijaksanaan moral, karena teknologi yang hebat tanpa hati nurani hanya akan melahirkan peradaban yang canggih secara teknis, namun miskin secara spiritual dan rapuh secara etis.
Paus Leo XIV dengan tegas mengingatkan: AI harus selalu berada di bawah bimbingan manusia yang bertanggung jawab. Pernyataan ini menegaskan bahwa Gereja bukan menolak kemajuan, melainkan seruan agar kemajuan tidak mengorbankan martabat manusia.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pesan ini menemukan resonansi khusus. Kita hidup di tanah yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Tradisi-tradisi lokal kita mengajarkan bahwa setiap keputusan penting harus diambil melalui musyawarah dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas dan alam. Prinsip ini selaras dengan seruan Paus Leo XIV bahwasanya teknologi tidak boleh menggantikan kebijaksanaan kolektif dan tanggung jawab moral.
Berhadapan dengan impian ini, kita perlu mendorong langkah konkret. Hemat saya, langkah utama untuk kita bersama adalah melalui pendidikan literasi digital yang holistik.
Masyarakat perlu dibekali kemampuan teknis mengoperasikan teknologi serentak menghidupkan kesadaran kritis untuk memahami dampak sosial, budaya, dan spiritual yang menyertainya.
Di sinilah peran strategis institusi pendidikan dan keagamaan menjadi sangat vital. Mereka harus menjadi ruang dialog yang menjembatani kemajuan teknologi dengan kearifan lokal serta nilai-nilai transenden.
Dengan demikian, generasi mendatang tidak hanya menjadi pengguna yang mahir, tetapi juga warga digital yang bijak. Impian akhirnya adalah mereka mampu memanfaatkan AI untuk kebaikan bersama, sambil tetap menjaga martabat manusia sebagai pusat dari segala inovasi.
Paus Leo menutup pesannya dengan penuh harapan. “Kemanusiaan yang mulia” hanya dapat terwujud jika kita memilih untuk tetap menjadi tuan atas teknologi, bukan hamba.
Di tengah arus deras disrupsi digital, mari kita jaga agar kemajuan tidak mengikis nilai-nilai yang membuat kita tetap manusia: empati, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apa yang bisa dilakukan AI, melainkan apa yang seharusnya kita lakukan demi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan manusiawi. *
Penulis adalah Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
