Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
DI TENGAH riuh demonstrasi yang kerap mewarnai jalan-jalan Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia, tema tentang ketimpangan tak sepi dari ingatan. Tema ini lebih menyasar pada soal rasa, bukan sekadar soal angka statistik.
Rasa ketidakadilan, rasa ditinggalkan, dan rasa marah terhadap elit yang dianggap hidup dalam gelembung kemewahan, jauh dari realitas rakyat biasa. Juga bukan sekadar kecemburuan sosial.
Bisa jadi, ia lebih mengarah kepada ekspresi dari luka struktural yang makin menganga. Karenanya, ketika muncul suara-suara dari rakyat, mereka tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga menuntut diagnosis atas luka-lukanya. Lebih tepatnya, pengakuan atas martabat dan penderitaan mereka yang selama ini terabaikan.
Ketika rakyat berjuang dengan harga sembako yang melonjak, akses pendidikan yang timpang, dan layanan kesehatan yang terbatas, berita tentang fasilitas mewah dan uang komunikasi pejabat terasa seperti tamparan.
Tunjangan rumah dinas, kendaraan, perjalanan dinas, atau bahkan honorarium rapat, semuanya mengalir deras ke kantong mereka yang sudah berada di puncak piramida sosial. Boleh dibilang, semua yang terus meningkat di tengah kesulitan ekonomi rakyat menjadi simbol ketidakpekaan yang menyakitkan.
Secara administratif, mungkin tidak ada pelanggaran. Namun secara moral dan sosial, muncul pertanyaan besar: apakah para pejabat benar-benar memahami denyut kehidupan rakyat yang mereka wakili? Ketika seorang guru honorer harus bertahan dengan gaji di bawah UMR, dan petani menanggung rugi karena harga panen jatuh, apakah memungkinkan jika disebut ‘sebuah kebaikan’ kalau pejabat bisa menerima tunjangan puluhan juta?
Kita mungkin sepakat kalau pejabat ‘mesti dapat bagian’ dari kerja beratnya. Namun, apakah itu sungguh menjadi sesuatu yang arif-bijak di tengah keadaan bangsa dan negara yang diwarnai oleh ‘efisiensi’?
Di tengah situasi model ini, kita mungkin bisa sepakat kalau dibilang bahwa demonstrasi yang terjadi bukan sekadar aksi jalanan, melainkan bahasa politik rakyat yang tak punya akses ke ruang kekuasaan.
Ketika mahasiswa, buruh, dan masyarakat turun ke jalan, mereka membawa narasi yang sering kali diabaikan. Bahwasanya, negara ini sedang mengalami krisis kepercayaan.
Ketidakpekaan pejabat terhadap realitas sosial menciptakan jurang yang bukan hanya ekonomi, tetapi juga emosional dan simbolik. Kecemburuan sosial yang muncul bukanlah bentuk iri hati semata, tetapi respons terhadap sistem yang dianggap tidak adil.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
