Ketimpangan ekonomi yang ekstrem bukan hanya masalah distribusi kekayaan, tetapi ancaman terhadap kohesi sosial. Ketika sebagian kecil menikmati privilese yang nyaris tak terbatas, sementara mayoritas bergulat dengan kebutuhan dasar, maka solidaritas nasional terancam.
Dalam konteks ini, out of touch bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi ketidakpedulian yang terstruktur. Lebih tepatnya, ketidakpekaan struktural yang melanggengkan ketimpangan dan memicu kecemburuan sosial. Ia tercermin dalam kebijakan yang tidak berpihak, dalam retorika yang kosong, dan dalam gaya hidup pejabat yang mencolok di tengah kesulitan rakyat.
Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel, pernah menegaskan bahwa “ketimpangan bukanlah hasil dari kekuatan pasar semata, tetapi dari kebijakan yang dirancang oleh mereka yang diuntungkan oleh sistem.” Gagasan ini mengingatkan kita bahwa jurang ekonomi bukanlah keniscayaan, melainkan hasil dari pilihan politik.
Sudah saatnya kita mendesak lahirnya politik yang membumi. Politik yang tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan distribusi. Tunjangan pejabat harus dikaji ulang.
Di tingkat pusat, Presiden Prabowo sudah nyatakan sikap untuk hal itu. Kita menunggu kabar dari daerah-daerah. Tentu hal itu tidak hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi dari sisi etika publik.
Di titik ini, bangsa dan negara kita butuh reformasi institusional yang menempatkan empati sebagai landasan kebijakan. Kita butuh pejabat yang tidak hanya hadir di ruang rapat, tetapi juga di ladang petani, di ruang kelas guru honorer, dan di rumah-rumah warga miskin kota maupun desa.
Kebijakan harus lahir dari realitas lapangan, bukan sekadar angka; protokol kekuasaan mesti diganti dengan dialog yang manusiawi; dan evaluasi kinerja pejabat perlu mencantumkan jejak empati, bukan hanya grafik teknokratis. Inilah saatnya membangun birokrasi yang tidak sekadar mengatur, tetapi merasakan dan memanusiakan.
Jika bangsa ini ingin benar-benar melangkah menuju masa depan yang inklusif dan adil, maka jurang antara elit dan rakyat harus dijembatani.
Bukan dengan retorika, tetapi dengan keberpihakan nyata. Karena memang, politik yang membumi bukan hanya utopia, melainkan keniscayaan jika kita ingin menjaga harapan dan martabat bersama.*
Penulis adalah Staf Pengajar Stipar Ende
Halaman : 1 2
