LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melalui Deputi Pengembangan Pariwisata berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera Insurance menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Pilot Project: Penguatan Tata Kelola Risiko untuk Membangun Pariwisata Berkualitas di Labuan Bajo”.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/4/2026) pagi di Golo Mori Convention Center, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan risiko guna mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Aspek keselamatan dan keamanan merupakan elemen kunci dalam membangun citra dan reputasi destinasi pariwisata.
Hal ini sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan Undang-Undang Kepariwisataan yang menekankan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kenyamanan, perlindungan, serta keselamatan wisatawan, termasuk melalui penyediaan asuransi pada aktivitas wisata berisiko tinggi.
Berdasarkan hasil pengukuran indikator Quality Tourism (QT) tahun 2025, Labuan Bajo mencatat nilai 4,33 (skala 1–7) pada indikator manajemen krisis dan kebencanaan.
Di sisi lain, jumlah kecelakaan kapal wisata tercatat sebanyak 18 kejadian pada tahun 2025, meningkat 28,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi.
FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, serta dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jasaraharja Putera dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Mewakili Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat; Fransiskus S. Sodo menyampaikan, Labuan Bajo kini telah berkembang menjadi destinasi pariwisata internasional yang strategis dan merepresentasikan wajah Indonesia di tingkat global.
“Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, FGD ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah konkret dalam membangun sistem pariwisata yang lebih tangguh di Labuan Bajo,” ungkap Fransiskus.
Ia menegaskan penguatan tata kelola risiko menjadi langkah penting agar pertumbuhan pariwisata berjalan seiring dengan peningkatan aspek keselamatan dan kualitas layanan.
“Keselamatan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama yang lintas sektor. Pengembangan ekosistem kepariwisataan, termasuk layanan asuransi harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi, sehingga Labuan Bajo tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga sebagai destinasi yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Hadir langsung dalam FGD tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.
Ia menekankan, pengembangan pariwisata Labuan Bajo tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan, tetapi juga kualitas layanan, dan keberlanjutan.
“Jika berkaca secara global, kita menyadari masih terdapat kesenjangan dibandingkan negara lain. Namun hal ini menjadi peluang untuk terus berbenah, terutama dengan memperkuat kualitas destinasi melalui kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan. Salah satu kunci utama adalah memastikan pengalaman wisata yang aman dan nyaman, mulai dari aksesibilitas, kebersihan, hingga aspek keamanan berwisata yang saat ini menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, penguatan tata kelola risiko menjadi kunci agar setiap aktivitas pariwisata berjalan dalam sistem yang terencana, terukur, dan terintegrasi. Dengan kolaborasi yang solid, Labuan Bajo dapat semakin dikenal sebagai destinasi super prioritas yang aman dan berkualitas,” ujar Dida.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan pentingnya peran asuransi sebagai bagian dari ekosistem perlindungan pariwisata.
“Asuransi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun pariwisata yang aman dan nyaman. Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen memperkuat perlindungan yang terintegrasi bagi pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa perlindungan risiko dalam setiap aktivitas pariwisata dapat terbangun secara terintegrasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Abdul Haris.
Turut hadir sebagai narasumber, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andhy MT Marpaung.
Ia menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola risiko sebagai fondasi dalam mewujudkan pariwisata Labuan Bajo yang aman, terstandar, dan berkelanjutan.
“Dalam upaya memperkuat tata kelola risiko pariwisata di Labuan Bajo, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup perlindungan menyeluruh melalui penerapan asuransi pariwisata secara wajib yang terintegrasi dalam tiket dan paket wisata, penguatan standar dan sertifikasi melalui harmonisasi kompetensi serta audit berkala bagi pelaku usaha, serta pengembangan Sistem Manajemen Risiko Destinasi yang mengintegrasikan data lintas sektor dan didukung sistem peringatan dini serta SOP berbasis risiko,” jelas Andhy.
Selain itu menurut Andhy, diperlukan pembentukan kelembagaan terpadu melalui Satuan Tugas Manajemen Risiko Destinasi untuk memperkuat koordinasi dan respons krisis, penguatan regulasi dan peran pemerintah daerah melalui kebijakan yang menjamin keselamatan dan kepatuhan, serta reformulasi regulasi dan klasifikasi usaha guna memastikan kepastian hukum dan akses terhadap skema asuransi.
Dengan langkah-langkah tersebut, Andhy berharap Labuan Bajo dapat menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
