Oleh: Desi Theresia Ndese
MESKI data resmi mencatat penurunan angka kemiskinan dari 9,11% pada 2021 menjadi 5,3% pada 2023 dan angka stunting hingga 8,3% pada Juli 2024, nyatanya masih terdapat tanda-tanda bahwa pandangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap masyarakat kurang mampu masih tergolong minim.
Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang belum terselesaikan secara menyeluruh, seperti ketidakcocokan data penerima bantuan sosial dan kurangnya fokus pada sektor ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung sebagian besar penduduk.
Tidak Tepat Sasaran dalam Pemberian Bantuan
Seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Ndora. Masih ada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan sosial beras.
Meskipun pemerintah telah melakukan verifikasi, keterbatasan waktu dan koordinasi antar tingkat pemerintah menyebabkan data belum akurat 100%, sehingga terjadi kelalaian dalam pendistribusian bantuan.
Kurang Fokus pada Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal
Sebagian besar masyarakat Manggarai Timur bekerja di sektor pertanian, namun sektor ini belum mendapatkan perhatian optimal.
Padahal, dengan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan penyediaan alat bantu produksi, serta pendukungan terhadap UMKM lokal, dapat meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Akses Layanan Dasar Masih Tertinggal
Beberapa daerah pedalaman seperti Desa Golo Wune masih menghadapi masalah akses jalan yang rusak, yang menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai 83,72%, masih ada wilayah yang belum terjangkau, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang signifikan, seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta penerimaan alokasi anggaran yang besar.
Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, keberhasilan yang dicatat lebih banyak bersumber dari program pemerintah pusat, sementara peran aktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan mengembangkan solusi yang tepat masih terbatas.
Minimnya pandangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhadap masyarakat kurang mampu tercermin dari ketidakcocokan program dengan kebutuhan lokal, kurangnya fokus pada pengembangan ekonomi daerah, dan keterbatasan akses layanan dasar.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, melakukan verifikasi data secara lebih cermat, serta mengalokasikan anggaran dan tenaga kerja untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dan memperbaiki infrastruktur.
Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat benar-benar mencapai sasaran dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. *
Penulis adalah Mahasiswi Stipar Ruteng, NTT.
Editor : Anton Harus
