Oleh: Paskalis Semaun, SVD
DEMOKRASI Indonesia sering kali bergerak di tengah banjir citra. Pemimpin tampil sederhana, dekat dengan rakyat, emosional, dan komunikatif di media sosial.
Politik terasa akrab, personal, dan “hidup” di layar. Namun, di balik kedekatan itu muncul pertanyaan penting: apakah demokrasi kita semakin kuat dan berpihak pada rakyat yang menjadi pemiliknya, atau justru terjebak dalam ilusi partisipasi jauh dari yang diharapkan rakyat?
Fenomena ini menuntut analisis kritis. Roland Barthes, pemikir Prancis, memberi kita kacamata untuk membaca bagaimana tanda dan citra dapat menyembunyikan sejarah, konflik, dan kepentingan, lalu menghadirkan makna tertentu seolah-olah wajar dan alami.
Dalam politik Indonesia, mitos sering hadir dalam bentuk citra kepemimpinan: pemimpin sederhana dianggap adil, pemimpin akrab dengan rakyat diasumsikan berpihak, pemimpin populer dinilai kompeten dan diterima rakyat. Makna-makna ini tidak salah, tetapi berbahaya ketika citra menggantikan evaluasi kebijakan dan tanggung jawab publik.
Di sinilah Pancasila menjadi relevan. Demokrasi Pancasila tidak berhenti pada prosedur pemilu atau popularitas pemimpin. Ia menuntut hikmat kebijaksanaan, musyawarah rasional, dan keadilan sosial.
Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang disukai, melainkan bagaimana keputusan diambil dan untuk siapa kebijakan dijalankan.
Politik Citra: Estetika Menggantikan Etika
Politik citra cenderung menggeser demokrasi dari ruang etika ke ruang estetika. Gaya bicara lebih penting daripada isi, viralitas mengalahkan argumentasi, dan simpati emosional sering menutup ruang kritik.
Politik tampil menarik, tetapi kehilangan kedalaman dan komitmen konkrit.
Barthes mengingatkan bahwa dalam sistem mitos, manusia kerap direduksi menjadi simbol.
Rakyat lebih sering hadir sebagai latar visual kampanye, objek foto, atau narasi keberhasilan, bukan subjek yang sungguh didengar. Padahal, Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi yang sehat menuntut dialog, perbedaan pendapat, dan kritik terbuka. Ketika kritik dianggap ancaman terhadap citra, demokrasi berubah menjadi panggung, bukan forum musyawarah.
Membaca Barthes bukan berarti menolak simbol, emosi, atau budaya populer. Justru kritik atas mitos membantu kita mengembalikan makna. Ia mendorong warga bertanya: nilai apa
yang sedang dinaturalisasi? Kepentingan siapa yang disembunyikan? Isu apa yang tak dibicarakan ketika citra dominan? Pertanyaan ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai ideologi hidup, bukan mantra kosong.
Estetika sebagai Pengganti Debat
Politik modern semakin menjadi panggung estetika, di mana citra menggantikan substansi.
Barthes menegaskan, politik berubah menjadi pertunjukan untuk menghindari debat.
Debat sejati selalu mengandung konflik, dan konflik mengungkap ideologi, kepentingan, dan kontradiksi. Citra berfungsi sebagai tameng visual, menenangkan publik, dan menutupi perbedaan yang sebenarnya ada.
Seniman-politisi adalah contoh nyata fenomena ini. Mereka tidak membahas kebijakan publik, tidak menampilkan kontradiksi, dan menghindari kompleksitas masalah nyata. Yang
mereka tampilkan adalah persona memikat, narasi emosional, dan kesan kedekatan dengan rakyat.
Politik bukan lagi arena pertukaran ide, tapi teater simbolik di mana penampilan lebih penting daripada program dan jawaban atas kebutuhan riil masyarakat.
Rakyat sebagai Dekorasi Simbolik: Ilusi Partisipasi yang Mematikan Demokrasi
Dalam politik citra, “orang-orang biasa” direduksi menjadi penanda, bukan subjek yang berdaya.
Mereka hadir bukan untuk memengaruhi kebijakan atau membuat keputusan, melainkan memperkuat citra dan narasi pemimpin. Warga terlihat, tapi suara mereka hilang; aspirasi mereka dikurung dalam estetika kampanye; legitimasi dibangun atas kehadiran visual, bukan partisipasi kritis.
Fenomena ini menciptakan ilusi partisipasi berbahaya: warga seolah terlibat dalam demokrasi, tetapi hakikatnya hanya menjadi latar visual panggung politik, sementara kritik terhadap kebijakan, struktur kekuasaan, atau kepemimpinan dianggap ancaman bagi citra.
Akibatnya, demokrasi berubah menjadi teater simbolik, di mana yang penting adalah penampilan dan impresi emosional, bukan substansi dan pertanggungjawaban.
Risiko Demokrasi Modern: Ketika Citra Menggantikan Substansi
Mekanisme politik citra mengaburkan batas antara simbol dan substansi, sehingga demokrasi modern menghadapi paradoks: semakin banyak kehadiran visual, tetapi semakin sedikit
partisipasi nyata. Mereka yang mengendalikan citra—elit politik, politisi berkarisma, atau selebritas—memegang kendali narasi, membungkam kritik, dan mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan.
Warga tampak hadir, tetapi hanya sebagai penonton pasif, terpesona oleh estetika, tanpa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang kritis dan transformatif.
Fenomena ini menimbulkan risiko serius: reduksi demokrasi menjadi tontonan, politik tanpa substansi, dan rakyat menjadi penonton, bukan subjek. Dominasi estetika politik lebih jauh
mengaburkan garis antara realitas dan ilusi.
Aspirasi rakyat tampak didengar, tetapi suara mereka hanya menjadi gema visual, memperkuat citra kandidat tanpa benar-benar memengaruhi kebijakan. Ilusi partisipasi ini mematikan kritisisme publik, menekan perbedaan pendapat, dan mengkonsolidasikan kekuasaan dalam bentuk citra—bukan melalui akal, etika, atau musyawarah yang sejati.
Kesimpulan
Ketika rakyat dijadikan dekorasi simbolik, demokrasi tereduksi menjadi tontonan, bukan forum pertukaran ide dan keadilan sosial. Politik citra menukar suara dengan visual, aspirasi
dengan simbol, dan partisipasi dengan ilusi. Kepemimpinan dinilai dari penampilan dan pengaruh simbolik, bukan dari kapasitas untuk menyelesaikan masalah kompleks.
Barthes menegaskan: yang dipilih bukanlah proyek, tetapi wajah. Politik citra mengancam integritas demokrasi dengan mengganti arena keputusan rasional, dan transformasi sosial
menjadi pertunjukan, di mana simbol lebih kuat daripada suara rakyat.
Demokrasi Pancasila menuntut warga yang berpikir, bertanya, dan bersuara, bukan sekadar penonton yang terpukau oleh citra. Hanya dengan itu demokrasi Indonesia dapat bergerak dari teater visual menjadi ruang musyawarah, dari ilusi partisipasi menjadi keterlibatan nyata, dan dari wajah ke proyek yang membangun bangsa. *
Penulis: Imam dan Misionaris SVD, asal Manggarai-Flores-NTT. Tinggal dan bekerja di Paraguay, Amerika Latin.
