Bagi saya yang sedikit saja paham hukum, tuduhan brutal dan laporan itu tidak punya legal standing. Saya mengkritik Serfolus Teguh sebagai aparat penegak hukum pada Polres Nagekeo. Dia berpakaian polisi dan hidupnya dibiayai negara yang berasal dari pajak rakyat. Saya tidak ada urusan dengan pribadi Serfolus Tegu.
Pembelokan brutal yang dilakukan Serfolus dan pengacara gondrong itu membuktikan kesesatan logika berpikir hukum. Dua orang ini pikir bahwa mereka bisa mengatur orang lain seenak perutnya dengan memperalat institusi Polres Nagekeo untuk memenuhi hasrat infantilnya.
Tegu itu seorang aparat polisi dengan jabatan Kabag Ops. Dalam dirinya melekat jabatan publik. Sebagai pejabat publik, dia tidak punya legal standing untuk melaporkan pencemaran nama baik atas kritikan kinerja lembaga kepolisian.
Yang ditulis dalam kritikan di media itu bukan Tegu sebagai pribadi murni tapi sebagai polisi dengan jabatan yang melekat. Yurisprudensinya ada dalam putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. Pengacara Kosmas Jo Oko mesti baca dulu putusan MK ini agar jangan asal bunyi (asbun).
Pertanyaan sederhana: Ketika dia memanggil dan intimidasi wartawan di Polres Nagekeo itu sebagai Tegu atau Kabag Ops? Dia ke lokasi waduk Lambo ketemu warga terdampak itu sebagai Tegu atau Kabac Ops? Dia telpon dan ancam mahasiswa itu sebagai Tegu atau Kabag Ops? Apalagi ancaman dengan membawa-bawa nama institusi Polres Nagekeo. Ini bukti bahwa selama ini gerombolan mafia memakai insitusi Polres Nagekeo sebagai alat teror penuh ketakutan.
Saya sangat kuat menduga bahwa laporan itu hanya sebagai upaya membungkam kritik dan menakut-nakuti mereka yang bersuara. Ironisnya, Tegu sendiri diduga kuat terlibat dalam berbagai skandal di Nagekeo, mulai dari kasus Cokelat Café, praktik percaloan penerimaan polisi, hingga pelecehan dan intimidasi terhadap jurnalis, warga dan mahasiswa.
Advokat Senior Petrus Bala Pattyona menilai laporan itu penuh benturan kepentingan. “Kalau laporan diproses di Polres Nagekeo, tidak objektif karena pelapornya adalah Kabag OPS. Sulit membedakan kapasitas pribadinya dengan jabatannya sebagai polisi,” ujarnya.
Pengacara Dr. Edi Hardun menjelaskan, langkah Tegu sangat melelehkan institusi Polri. “Dia harus sadar bahwa Polri itu milik seluruh rakyat. Jangan menjadikan posisi sebagai APH (aparat penegak hukum) untuk melanggar hukum dengan menebar teror dan melakukan pembungkaman. Pater Steph itu Imam dan wartawan yang menjalankan tanggung jawab moral untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadinya. Maka tidak boleh dikriminalisasi atau dlaporkan untuk diproses hukum ” kata Edi, Sabtu (25/102025).
Publik pun menolak jika kasus ini ditangani di Polres Nagekeo. Mereka mendesak agar Mabes Polri turun tangan, karena penanganan di tingkat lokal berpotensi tidak independen.
Mabes Polri jika benar-benar turun ke Nagekeo, itu sebuah kuburan terbuka lebar bagi semua gerombolan mafia waduk Lambo. Warga akan beramai-ramai melaporkan kasusnya yang selama ini tidak ditangani Polres Nagekeo karena tercemar kotoran mafia.
