Tanpa kinerja yang sepadan, kenaikan gaji hanya menambah jarak sosial sekaligus mempertegas kesan bahwa DPR makin jauh dari fungsinya.
Ironi makin terasa ketika dibandingkan dengan kondisi nyata masyarakat. Buruh di kota besar bekerja lebih dari delapan jam sehari untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan gaji yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan dasar.
Petani harus menjual hasil panen dengan harga rendah karena dikuasai tengkulak. Pedagang kecil berjuang menutup biaya sewa, listrik, dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat. Semua ini terjadi di saat para wakil rakyat menambah penghasilan resmi mereka, di luar fasilitas yang sudah berlebih.
Lebih dari sekadar nominal, kebijakan kenaikan gaji DPR mengirimkan pesan keliru tentang arah pembangunan. Di satu sisi pemerintah menyerukan efisiensi dan penghematan, namun di sisi lain lembaga legislatif justru menambah fasilitas untuk dirinya sendiri.
Kontradiksi ini melukai rasa keadilan publik dan menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya kebijakan negara dibuat? Jika jawabannya adalah demi kenyamanan segelintir elite, maka demokrasi kehilangan maknanya.
Untuk memperbaiki keadaan, negara harus menata ulang prioritas anggarannya. Dana publik seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas: layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan berkualitas, infrastruktur dasar yang memadai, serta dukungan nyata bagi usaha kecil dan menengah. Keberhasilan pembangunan mestinya diukur dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, bukan dari bertambahnya kenyamanan elite politik.
Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: sampai kapan rakyat harus terus membayar demi elite? Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilu lima tahunan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nyata berupa keadilan sosial dan kesejahteraan publik.
Sudah saatnya arah pembangunan negara ini ditata ulang. Rakyat bukanlah dompet berjalan yang digunakan untuk menopang gaya hidup segelintir orang di kursi kekuasaan.
Sebaliknya, elitlah yang seharusnya bekerja keras, berkorban, dan mengabdi kepada rakyat. Tanpa perubahan orientasi ini, jurang ketidakpercayaan akan makin lebar, dan demokrasi yang diperjuangkan hanya akan tinggal nama.*
Penulis Adalah, Mahasiswa Magister Institut Pertanian Bogor
Editor : Anton Harus
Halaman : 1 2
