Oleh: Lexi Anggal
INDONESIA, dengan segala kekayaan alam dan budayanya, menyimpan potensi besar untuk menjadi negara yang adil dan makmur.
Namun, hemat penulis perjalanan menuju keadilan seringkali terhalang oleh sistem politik yang tidak selalu berpihak pada rakyat.
Dalam artikel ini, penulis akan membahas bagaimana membumikan keadilan melalui pembangunan sistem politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, didukung oleh data dan fakta yang relevan, serta contoh nyata dari praktik politik yang berpihak pada rakyat.
Keadilan sebagai Fondasi Utama
Keadilan adalah salah satu pilar utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem politik. Tanpa keadilan, kebijakan dan keputusan politik cenderung tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada segelintir elit yang berkuasa.
Keadilan hemat penulis tidak hanya berbicara tentang pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga tentang akses yang sama terhadap kesempatan, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan masalah yang masih membayangi Indonesia.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini pada 2023 mencapai 0,381, yang menandakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi di masyarakat.
Ketimpangan ini hemat penulis mencerminkan kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin, yang berdampak pada akses yang tidak merata terhadap berbagai fasilitas dan layanan.
Praktik Politik yang Berpihak pada Rakyat
Untuk membumikan keadilan, hemat penulis sistem politik harus dirancang sedemikian rupa agar berpihak pada rakyat. Salah satu contohnya adalah kebijakan Dana Desa yang diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2015.
Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
Dengan adanya Dana Desa, hemat penulis pembangunan infrastruktur di pedesaan meningkat signifikan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Peran Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam membangun sistem politik yang berpihak pada rakyat. Tanpa kedua hal ini, hemat penulis korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan merajalela.
Menurut Transparency International, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023. Hal ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal memberantas korupsi.
Penerapan e-government, di mana proses administrasi dan layanan publik dilakukan secara digital, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Contohnya, aplikasi Lapor! Yang diluncurkan oleh Kantor Staf Presiden memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai keluhan dan masalah yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah, yang kemudian harus ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.
Partisipasi Aktif Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 81,97%, menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dalam menentukan arah masa depan negara. Namun,partisipasi tidak boleh berhenti hanya pada pemilu.
Masyarakat hemat penulis harus terus dilibatkan dalam berbagai forum dan mekanisme pengambilan keputusan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat desa dan kelurahan.
Membangun Sistem Pendidikan yang Adil
Salah satu aspek penting dalam membumikan keadilan adalah sistem pendidikan yang adil dan merata.
Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8,58 tahun, yang berarti masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan hingga tingkat yang memadai.
Pemerintah hemat penulis harus memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali.
Program Indonesia Pintar, yang memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa dari keluarga kurang mampu, adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini.
Reformasi Agraria
Reformasi agraria hemat penulis juga merupakan langkah penting dalam membumikan keadilan. Pembagian lahan yang tidak merata dan sengketa tanah seringkali menjadi sumber konflik di berbagai daerah.
Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 2,5 juta sertifikat tanah untuk masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Contoh Sukses dari Daerah
Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan bagaimana sistem politik yang berpihak pada rakyat dapat memberikan dampak positif yang nyata. Misalnya, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur telah menerapkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, Manggarai berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata.
Menumbuhkan Kesadaran Kolektif
Untuk membangun sistem politik yang berpihak pada rakyat, hemat penulis dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Pemerintah harus terus berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang pro-rakyat dan memberantas korupsi. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam proses politik dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Sementara itu, sektor swasta juga harus berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.
Kesimpulan
Membumikan keadilan dalam sistem politik Indonesia bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin untuk diwujudkan dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Keadilan hemat penulis harus menjadi fondasi utama yang menopang setiap kebijakan dan keputusan politik, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang adil dan merata.
Data menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar, namun dengan kebijakan yang tepat, seperti Dana Desa, langkah nyata menuju pengurangan kesenjangan telah terlihat.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membasmi korupsi yang merusak fondasi keadilan.
Implementasi e-government seperti aplikasi Lapor! Menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 adalah bukti bahwa rakyat siap berkontribusi aktif dalam proses politik, namun partisipasi ini harus berlanjut dalam berbagai forum dan mekanisme pengambilan keputusan lainnya.
Pendidikan yang adil dan merata juga sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil. Program seperti Indonesia Pintar harus terus diperluas agar semua anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas.
Reformasi agraria yang memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi konflik lahan.
Beberapa daerah, seperti Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur telah menerapkan berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, Manggarai berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata, telah membuktikan bahwa inovasi dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Dengan mengandalkan teknologi informasi, kabupaten Manggarai berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai sektor, menjadikannya contoh bagi daerah lain.
Kesadaran kolektif adalah elemen kunci dalam membangun sistem politik yang berpihak pada rakyat. Pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pro-rakyat dan memberantas korupsi, sementara masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan.
Sektor swasta juga harus berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.
Dengan komitmen bersama, hemat penulis Indonesia dapat membangun sistem politik yang benar-benar adil dan berpihak pada rakyat, membawa negara ini menuju masa depan yang lebih makmur dan berkeadilan bagi semua warganya. *
Pegiat isu-isu Sosial, tinggal di Boncukode Cibal, Manggarai, NTT
