Oleh: Djoko Setijowarno
SETIAP kali kecelakaan fatal yang melibatkan angkutan barang kembali hancur di jalan raya, narasi yang dilempar ke publik hampir selalu seragam: rem blong, ban pecah, atau kelalaian pengemudi.
Di balik pengulangan tragedi tersebut, ada realitas kelam yang sengaja dikaburkan. Keselamatan jalan raya hari ini telah digadaikan demi mengejar target ekonomi jangka pendek yang timpang.
Data Korlantas Polri dan PT Jasa Raharja, angka fatalitas kecelakaan telah melampaui 100 jiwa per hari. Jumlah itu didominasi oleh pengguna sepeda motor yang mencapai 75 persen. Dari jumlah tersebut, porsi pelajar dan mahasiswa (11–25 tahun) sangat menonjol, sering kali berkisar di angka 25 sampai 40 persen.
Memang ada tren penurunan fatalitas kecelakaan sekitar 8 persen pada mudik 2026 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, profil korbannya masih tetap sama. Didominasi oleh kaum laki-laki yang sebenarnya sedang berada di usia puncak produktivitas mereka.
Sebanyak 61 persen kecelakaan dipicu oleh faktor manusia, baik karena kurangnya kemampuan maupun karakter pengemudi yang berisiko. Penyebab terbesar kedua adalah faktor prasarana dan lingkungan dengan kontribusi 30 persen. Adapun masalah teknis kendaraan menyumbang 9 persen.
Berulang kalinya kecelakaan angkutan barang menunjukkan adanya ketimpangan sistemik di mana publik harus menanggung risiko keselamatan (external cost) demi mengejar efisiensi logistik privat yang semu.
Ketika truk ODOL dibiarkan merusak jalan publik dan memicu kecelakaan fatal, masyarakat sebenarnya sedang ‘menyubsidi’ keuntungan para pelaku industri dengan nyawa dan pajak mereka (melalui APBN/APBD untuk perbaikan jalan). Efisiensi logistik tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan keselamatan publik di jalan raya
Menyematkan status human error atau kelalaian pengemudi pada setiap kecelakaan truk adalah simplifikasi masalah yang menyesatkan. Sopir berada di ujung paling hilir dari rantai pasok yang eksploitatif.
Ketika seorang pengemudi terpaksa membawa armada yang tidak laik atau mengemudi dalam kondisi lelah ekstrem demi mengejar target setoran, maka akar masalahnya adalah kegagalan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) di tingkat korporasi dan longgarnya pengawasan hulu, bukan sekadar kesalahan taktis di balik kemudi.
Editor : Wall Abulat
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
