Oleh: Anselmus DW Atasoge
KEHILANGAN dokumen kendaraan dinas di Kabupaten Flores Timur menjadi catatan administratif yang tercecer di seantero jagad maya. Fakta ini menandai adanya kerapuhan fondasi tata kelola publik dan budaya birokrasi yang seharusnya menopang kepercayaan masyarakat.
Fenomena ini seakan menyeruak sebagai pertanyaan yang menggema: bagaimana sesungguhnya sistem birokrasi bekerja dalam menjaga amanah aset negara
Dalam pandangan sosiologi, peristiwa ini melampaui batas teknis, menjelma menjadi simbol keterputusan antara institusi dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya.
Ia adalah cermin yang memantulkan wajah birokrasi kita. Ya….wajah yang memperlihatkan relasi sosial yang rapuh, budaya organisasi yang kehilangan disiplin, dan pola kekuasaan yang lebih sibuk dengan rutinitas daripada menjaga memori institusional.
Kehilangan dokumen bukan hanya kehilangan arsip, melainkan kehilangan pijakan sejarah yang seharusnya menuntun masa depan.
Di balik lembaran yang hilang, tersimpan pesan getir. Bahwasanya, tanpa kesadaran akan makna setiap dokumen sebagai amanah publik, ikatan antara warga dan negara akan terus terkikis, seperti pohon yang kehilangan akarnya di tanah yang gersang.
Max Weber pernah menekankan bahwa rasionalitas dan legalitas adalah fondasi utama birokrasi modern. Hilangnya dokumen kendaraan dinas menunjukkan bahwa prinsip rasional-legal yang seharusnya menjadi tulang punggung administrasi publik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ketika arsip yang menjadi dasar legalitas kepemilikan dan penggunaan kendaraan tidak terjaga, maka yang terguncang bukan hanya administrasi, tetapi juga legitimasi sosial. Celah dalam sistem pengawasan ini memperlihatkan bagaimana birokrasi lokal sering kali terjebak dalam rutinitas tanpa internalisasi nilai akuntabilitas.
Pierre Bourdieu menambahkan perspektif tentang habitus dan modal simbolik. Kendaraan dinas bermakna ganda. Di satu sisi dipandang sebagai alat transportasi, dan di sisi lain merupakan simbol kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
Hilangnya dokumen berarti hilangnya modal simbolik yang menopang legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Ketika simbol kepercayaan itu runtuh, maka ikatan sosial antara warga dan institusi negara ikut melemah. Dalam kerangka ini, kehilangan dokumen bukan hanya soal arsip yang tercecer, tetapi juga soal runtuhnya struktur simbolik yang menjaga wibawa birokrasi.
Anthony Giddens mengingatkan bahwa institusi tidak hanya dibentuk oleh aturan, tetapi juga oleh praktik keseharian para aktor di dalamnya. Kehilangan dokumen kendaraan dinas dapat dibaca sebagai rapuhnya memori institusional. Arsip adalah jejak historis yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus pijakan untuk menata masa depan.
Ketika jejak itu hilang, maka struktur birokrasi kehilangan daya untuk mengarahkan praktik sosial secara konsisten. Hal ini memperlihatkan bagaimana birokrasi lokal masih berjuang membangun budaya dokumentasi yang kuat, padahal dokumentasi adalah salah satu pilar modernisasi administrasi.
Dari sisi masyarakat, kasus ini menghadirkan rasa getir, seakan memperlihatkan celah yang menganga dalam tata kelola aset negara. Kepercayaan sosial yang selama ini menjadi jembatan antara warga dan pemerintah perlahan terkikis ketika hal-hal mendasar, seperti dokumen kendaraan dinas, tak terjaga dengan baik.
Dalam kacamata sosiologi kepercayaan, setiap kelalaian birokrasi adalah kesalahan administratif yang menjelma menjadi retakan, melemahkan ikatan sosial, dan membuat jarak antara institusi serta rakyat semakin terasa.
Karena itu, kasus Flores Timur seharusnya menjadi cermin yang memantulkan panggilan refleksi. Pemerintah daerah dituntut untuk menata ulang sistem pengelolaan dokumen dengan fondasi digital yang transparan dan mudah diaudit, sekaligus menumbuhkan budaya birokrasi yang baru yakni budaya yang melihat setiap dokumen sebagai simbol tanggung jawab sosial.
Di balik lembaran arsip tersimpan amanah publik, dan ketika amanah itu dijaga dengan kesadaran, maka kepercayaan yang sempat rapuh dapat kembali tumbuh, seperti pohon yang berakar kuat di tanah harapan masyarakat. *
Penulis adalah Staf Pengajar Stipar Ende
