Oleh: Paskalis Suba
KOMISI Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yakni 204.807.222 pemilih. Dari total daftar pemilih tetap ini, 50 persen adalah kaum muda. Pada titik ini, partisipasi kaum muda sangat menentukan arah demokrasi (kompas.com 02/07/2023).
Meskipun demikian partisipasi kaum muda tidak sebatas di balik bilik tempat pemungutan suara melainkan harus “melampaui” yakni mengambil bagian secara integral dengan mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.
Kaum muda diberikan ruang oleh konstitusi untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu dengan mengambil bagian dalam program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam program ini kaum muda akan diberikan “amunisi” pengawasan pemilu.
Konkritnya kaum muda akan sefrekuensi dengan Bawaslu dalam mengkawal seluruh proses dan tahapan pemilu serta netralitas dari pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian pencegahan pelanggaran Pemilu semakin efektif dan efisisen.
Pengawasan Partisipatif
Pengawasan partisipatif merupakan kategori pengawasan yang melampuai tipologi electoral observation yakni tidak sebatas menjadi seorang atau sekelompok obsever yang mengumpulkan informasi tentang seputar pelaksanaan pemilu dan memberikan penilaian (valuejudgement) (bdk. Prof. Ramlan Subakti dan Hari Fitrianto, 2015: 8) melainkan melampauinya yakni mengawasi dan melaporkan result pengawasankepada Bawaslu.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif secara eksplisit menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.
Dengan kata lain, pengawasan partisipatif merupakan ruang perjumpaan antara bawaslu dan masyarakat untuk menyamakan “frekuensi” prespektif untuk bersama-sama mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan pemilu. Pada titik ini masyarakat diundang untuk mengambil bagian secara penuh dalam pesta demokrasi.
Dalam pengawasan partisipatif terdapat enam giat yakni Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan Partisipatif, Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Setiap giat ini memiliki tujuan dan sasaran atau objek yang sama hanya dibungkus dengan cara dan kerasi yang berbeda-beda.
Adapun tujuan dari program pengawasan partisipatif antaralain sebagai ruang pendidikan politik, kepemiluan dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat, menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan pemilihan umum dan model serta metode pengawasan pemilu yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggara pemilu.
Singkat kata, muara dari program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mempertajam lapisan epistemis masyarakat berkaitan dengan pemilu dan pengawasan. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pemilihan umum, urgensi serta strategi pengawasan pemilihan.
Kaum Muda Dalam Pengawasan Partisipatif
Keterlibatan kaum muda dalam mengawasi tahapan pemilihan umum akan semakin tepat orentasinya apabila mereka mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
Hal ini karena dalam program-program pengawasan partisipatif kaum muda akan diberikan “amunisi” tentang pengawasan pemilihan umum sebelum mereka turun lapangan.
Ada beberapa program pengawasan partisipatif yang bisa menjadi ruang bagi kaum muda untuk ditempah sebagai pengawas pemilu yakni, Pertama, Pendidikan Pengawasan Partisipatif.
Dalam program ini kaum muda akan direkrut oleh Bawaslu. Namun sebagai garada terdepan penjaga demokrasi kaum muda sebaiknya langsung mendaftarkan diri pada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi atau kabupaten untuk menjadi peserta dari program pendidikan partisipatif.
Kiblat dari program ini ada meningkatkan pengetahuan kaum muda tentang karakter pengawas pemilu, dasar pencegahan pelanggaran dan sengketa, dasar pengawasan pemilu, analisis sosial dan teknik dasar penyebaran ajakan kepada masyarakat mengenai urgensi pengawasan pemilu melalui jaringan organisasi atau komunitas.
Kedua, Pojok pengawasan bisa juga disebut sebagai perpustakan tentang pengawasan pemilihan umum. Pada pojok pengawasan tersedia saran informasi (buku-buku) dan ruang konsultasi tentang pengawasan pemilihan umum.
Pojok pengawasan ini terdapat pada kantor-kantor Bawaslu. Untuk mengaksesnya kaum muda langsung saja ke kantor Bawaslu terdekat untuk membaca buku-buku atau konsultasi tentang pengawasan pemilihan umum.
Ketiga, Kampung Pengawasan Partisipatif. Program ini berbasis desa atau kampung. Pada titik ini kaum muda di Desa/kampung atau organisasi kepemudaan/Karang Taruna bisa mengambil bagian di dalamnya bahkan menjadi pelopor utama.
Ketika kaum muda menjadi pelopor utama, giat ini akan berdampak besar pada masyarakat yakni akan tergerak untuk mengambil bagian dalam pengawasan. Melalui giat ini Bawaslu akan meningkatkan pemahaman kaum muda tentang dasar dan karakter pengawasan pemilihan umum.
Keempat, Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Program ini sefrekuensi dengan “spirit” kaum muda saat ini. Hal ini karena, dunia digital adalah dunianya kaum muda. Berdasarkan penelitian British Council melalui Next Generation Indonesia, menemukan bahwa 99 persen kaum muda memiliki perangkat digital.
Sementara itu, 70 persen dari mereka sudah memiliki akses internet (Kompas.com, 28/10/2022). Dengan presentase penggunaan internet dan media sosial tentu sangatlah membantu Bawaslu dalam mengawasi tahapan apabila kaum muda terlibat secara langsung dengan mengambil bagian dalam komunitas pengawasan digital pengawasan partisipatif.
Ketika kaum muda menjadi bagian dalam komunitas pengawasan digital maka mereka akan tempah sehingga memiliki kemampuan literasi pengawasan digital. Dengan demikian mereka memiliki orentasi yang tepat dalam pengawasan.
Dengan kata lain, kaum muda tidak sekedar mengawasi tetapi lebih dari itu akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis bahkan mengungkap disinformasi. Apalagi pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung disinformasi dan hoax semakin menggurita.
Dengan keterlibatan kaum muda dalam pengawasan digital maka masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang benar berkaitan dengan tahapan pemilihan umum serta calon wakil rakyat atau pemimpin.
Hal ini karena masyarakat akan memberikan pilihan yang terbaik tergantung pada informasi yang mereka dapatkan. Semakin banyak informasi yang diperoleh, masyarakat akan memiliki banyak referensi dalam menentukan pilihan.
Apabila informasi yang disajikan oleh media sosial adalah informasi yang benar dan tepat maka masyarakat akan menentukan pilihan yang tepat pula dan sebaliknya apabila informasi yang diperoleh adalah informasi yang salah dan hoax maka masyarakat akan menentukan pilihan yang tidak tepat atau keliru.
Penutup
Kaum muda bukanlah masa depannya bangsa tetapi The Now Of The Nation, “Hari ininya Bangsa”. Mereka “ada dan ada untuk hari ini, saat ini. Pada titik ini mereka harus melebur dalam pelbagai dinamika perkembangan bangsa.
Artinya mereka tidak hanya sebatas penonton tetapi terlibat aktif menjaga kebenaran dan keadilan. Dalam kerangka pemilihan umum, kaum muda harus mengambil bagian secara holistik yakni mengkawal seluruh tahapan pemilihan umum. Dengan demikian Pemilu semakin berkualitas dan berintegritas.
Keterlibatan kaum muda akan semakin tepat orentasi apabila mereka mengambil bagian dalam program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. *
Penulis, adalah Koordinator Divisi HP2MHM, Panwaslu Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, NTT
