Oleh: Argodius Juniarto
KORUPSI adalah suatu praktik buruk atau tindakan penyalahgunaan kekuasan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi orang lain.
Kini, korupsi telah menjadi suatu problem yang sedang marak terjadi di setiap negara di dunia, khususnya di Indonesia.
Saat ini, korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Hal ini akan merugikan banyak orang karena korupsi berdampak pada keuangan atau perekonomian negara yang kemudian berimplikasi juga pada pembangunan negara, sehingga masyarakat akan susah mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan dari negara.
Korupsi bukan hanya terjadi atau ada dalam satu aspek tetapi hampir disetiap aspek kehidupan.
Dalam ruang lingkup pemerintahan-pun dapat ditemukan begitu banyak korupsi dan bahkan korupsi dalam lingkup pemerintah lebih berbahaya, karena oknum pemerintahtertentu yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka melakukan tindakan tersebut denganmemanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan korupsi demi kesejahteraan hidupnya.
Namun, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, seperti membentuk lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas untuk menindak tegas kasus korupsi.
Akan tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya memberantas korupsi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan kurangnya hukuman yang tegas bagi para pelaku korupsi.
Maka dari itu, untuk memperkokoh tatanan negara, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia yaitu dengan cara menerapkan e-government sebagai upaya pemberantas tindakan korupsi dan juga sebagai pengentasan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat, untuk menjaga kestabilitasan dan keberlansungan serta kesejahteraan negara.
E-government merupakan istilah dalam lingkup pemerintah yaitu: memanfaatkan teknologi infrormasi dan komunikasi atau dapat disebut sebagai upaya pemerintah dengan menggunakan teknologi elektronik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat secara online.
Di Indonesia, e-government diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, seperti penggunaan aplikasi online untuk pembuatan SIM, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan online.
Penerapan e-government di Indonesia dilakukan oleh kementrian kominfo (komunikasi dan informatika). Mereka bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik melalui teknologi.
Tujuan dari penerapan e-government adalah untuk membantu proses kegiatan pemerintah agar menjadi terstruktur dengan baik dan menjadi lebih efisien serta transparan.
Selain itu, tujuan penerapan e-government juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dalam pemerintahan.
Di zaman sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dinilai memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk diterapkan dalam pelayanannya yaitu dengan diwujudkannya e-government.
Akses dengan menggunakan e-government yang dinilai mudah akan membantu jalannya pemerintah dengan lebih efektif dan efesien.
Penggunaan e-government dapat dikatakan sebagai transformasi pelayanan sektor publik, dari yang semulanya serba manual dan sekarang semuanya serba digital, dimana pelayanan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui aplikasi ataupun webside resmi yang disediakan oleh pemerintah.
Penggunaan e-government dalam pelayanan pada dasarnya memudahkan masyarakat karena ketika pelayanan dilakukan secara online maka secara otomatis pelayanan tersedia dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan.
Dalam konteks korupsi, e-government dapat membantu mengurangi praktik korupsi karena transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan dan diatur melalui sistem elektronik.
Selain itu, e-government juga dapat mempermudah proses adiministrasi dan pengawasan, sehingga meminimalisir kesempatan untuk pengajuan izin usaha atau pembayaran pajak.
Maka dari itu, prosespengelolaan data dan informasi menjadi lebih terstruktur dan sulit untuk dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah disetting sedemikian rupa oleh pemerintah itu sendiri.
Dengan penerapan e-government, proses pengajuan izin usaha dapat dilakukan secara online, sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan pungutan liar oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, data dan informasi yang disimpan secara elektronik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, serta transaksi keuangan dapat dilacak dengan lebih mudah, sehingga dengan hal ini dapat memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kegiatan pemerintah secara lebih detail dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan dana.
Penerapan e-government menjadi salah satu upaya penting untuk meminimalisir korupsi di suatu negara. Dengan adanya e-government, dapat mencegah permasalahan korupsi dengan mudah dan cepat.
Pemerintah diharapkan agar dapat lebih efektif dan bertanggung jawab secara jujur, untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penerapan e-Government terbukti dapat mengurangi kesempatan praktik korupsi karena ada transparansi dan akuntabilitas yang baik, sehingga perilaku oportunistik agen, yaitu pejabat pemerintah dapat dikurangi.
Fungsi e-Government untuk memberantas korupsi di Indonesia belum optimal karena tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan profesionalisme dari pejabat publik yang masih perlu untuk ditingkatkan. *
Penulis, adalah Mahasiswa STIPAS St. Sirilus, Ruteng, Manggarai, NTT
