Sementara itu, pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor.Perilaku ini mencerminkan beberapa aspek budaya politik dan sosial.
Pertama, perilaku ini mencerminkan prinsip kesetaraan (egalitarianisme). Pejabat di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark memandang diri mereka sebagai pelayan masyarakat.
Di Swedia, misalnya, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum.
Kedua, mengutamakan keselamatan komunal tanpa pengawalan ketat. Mayoritas menteri dan politisi berbaur langsung dengan warga di transportasi umum atau sepeda tanpa ajudan khusus, kecuali kepala pemerintahan yang membutuhkan protokol keamanan spesifik.
Ketiga, budaya ramah lingkungan dan efisiensi. Sebagian besar pejabat memanfaatkan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan dan mengurangi emisi karbon.
Dukungan infrastruktur yang baik di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat penggunaan bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi.
Keempat, efisiensi anggaran publik. Penggunaan fasilitas negara diawasi ketat oleh publik dan media, sehingga penggunaan kendaraan dinas atau perjalanan mewah yang berlebihan dianggap sebagai pemborosan uang pajak.
Editor : Wall Abulat
