Oleh: Ansel Atasoge
LEBIH dari 290.000 keluarga di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tidur di bawah atap yang bocor, dinding yang reyot, atau lantai yang sekadar tanah.
Data ini menjadi gambaran nyata dari tantangan kemanusiaan dan pembangunan yang mendesak untuk diatasi.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka fakta ini dalam rapat koordinasi percepatan program perumahan di Kupang, Selasa (7/4/2026).
Beliau menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, jumlah rumah tidak layak huni di NTT mencapai sekitar 290 ribu unit.
Bahkan, jika merujuk pada metodologi Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini berpotensi melonjak hingga lebih dari 600.000 unit. Angka yang cukup membuat kita berhenti sejenak dan merenung.
Jika ditelisik, kondisi perumahan berkorelasi kuat dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah merupakan fondasi bagi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.
Anak yang tidur di ruangan lembap dan pengap cenderung lebih rentan sakit, yang berdampak pada absensi sekolah. Keluarga yang tinggal di hunian tidak permanen juga sulit menyimpan aset atau mengakses kredit produktif untuk meningkatkan taraf hidup.
Dalam konteks NTT, di mana tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian nasional, perbaikan kondisi perumahan tidak berhenti pada soal “membangun tembok”, melainkan intervensi multidimensi yang berpotensi memutus mata rantai kemiskinan struktural.
Sebagaimana ditegaskan Gubernur Laka Lena, program ini tidak hanya soal membangun rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan yang paling penting, menurunkan angka kemiskinan.
Namun, jalan menuju solusi tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan klasik dalam program sosial adalah sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Tanpa basis data yang akurat, ‘risiko misalignment’ (bantuan tidak sampai ke yang paling membutuhkan) menjadi sangat nyata. Selain itu, karakteristik geografis NTT yang kepulauan dengan akses transportasi terbatas menambah kompleksitas logistik pembangunan.
Material bangunan yang harus didatangkan dari luar pulau, keterbatasan tenaga terampil lokal, serta variasi kondisi sosial-budaya masyarakat memerlukan pendekatan yang fleksibel dan tidak “satu ukuran untuk semua”.
Disadari bahwa pendekatan parsial tidak akan cukup. Rapat koordinasi teknis yang digelar merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI pada awal April 2026.
Beberapa skema strategis pun disiapkan, antara lain integrasi dengan Program 3 Juta Rumah Nasional yang memberikan alokasi khusus bagi NTT, pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis perumahan untuk renovasi atau pembangunan hunian, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan eksekusi program.
Kabupaten seperti Sikka, misalnya, telah memasukkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam RPJMD 2025–2029, menunjukkan adanya komitmen politik lokal yang patut diapresiasi.
Hal yang menarik, pendekatan ini tidak hanya bersifat top-down. Ada ruang bagi inovasi lokal seperti pemanfaatan material ramah lingkungan yang tersedia di daerah, pelibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan, hingga integrasi dengan program ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Sebagai masyarakat yang peduli, ada beberapa hal yang dapat kita kontribusikan. Pertama, mendukung transparansi data dengan berperan dalam memverifikasi data penerima bantuan secara partisipatif.
Kedua, mendorong inovasi lokal di mana arsitek, akademisi, dan praktisi dapat mengembangkan desain rumah layak huni yang adaptif terhadap iklim dan budaya NTT.
Ketiga, membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta agar program CSR dapat diarahkan untuk perumahan berbasis komunitas, yang tidak berorientasi pada bantuan sesaat. Dengan sinergi seperti ini, dampak program akan lebih berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan.
Pada akhirnya, angka 290.000 atau bahkan 600.000 tidak menjadi ‘beban yang harus ditakuti’, melainkan peta jalan yang jelas tentang di mana intervensi paling dibutuhkan.
Setiap rumah yang diperbaiki bukan hanya mengubah nasib satu keluarga, tetapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi wilayah secara keseluruhan. Seperti kata pepatah mengatakan ‘sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit’.
Dengan sinergi yang tepat, komitmen berkelanjutan, dan pendekatan yang manusiawi, mimpi tentang NTT dengan hunian layak bagi semua bukanlah utopia. Ia adalah target yang bisa dicapai, satu rumah pada satu waktu. *
