Oleh: Anselmus DW Atasoge
PELUNCURAN Gerakan Peduli Sampah oleh Pemerintah Kabupaten Ende bersama JPIC SSpS Flores Bagian Timur pada 13 Maret 2026 merupakan momen yang layak direnungkan lebih dalam.
Di balik seremoni dan aksi fisik, tersimpan pertanyaan filosofis mendasar. Bagaimana manusia seharusnya berada di dalam dunia yang ia huni?
Martin Heidegger, filsuf eksistensialis, memperkenalkan konsep ‘being-in-the-world’. Bahwasanya, keberadaan manusia tidak terpisah dari lingkungannya. Kita tidak hanya “ada di atas” bumi, melainkan “terlibat secara ontologis” dengannya.
Ketika sampah menumpuk dan alam rusak, yang terganggu bukan hanya estetika visual, melainkan relasi eksistensial antara manusia dan dunia tempat ia menemukan makna.
Gerakan Peduli Sampah di Ende, dengan demikian, tidak terbatas soal kebersihan, melainkan upaya memulihkan harmoni ontologis tersebut.
Secara etis, Hans Jonas dalam ‘The Imperative of Responsibility’ menegaskan bahwa teknologi dan gaya hidup modern telah memperluas jangkauan dampak tindakan manusia terhadap generasi mendatang.
Prinsip tanggung jawab Jonas menuntut kita bertindak sedemikian rupa agar konsekuensi perbuatan kita hari ini tidak menghancurkan kemungkinan kehidupan yang layak di masa depan.
Dalam konteks ini, setiap kantong plastik yang dibuang sembarangan tidak berhenti pada masalah teknis, melainkan merupakan pelanggaran etis terhadap hak generasi yang belum lahir.
Kolaborasi Pemkab Ende dan JPIC SSpS mencerminkan pendekatan ‘communitarian ethics. Bahwa kebaikan bersama hanya dapat dicapai melalui solidaritas dan partisipasi aktif seluruh anggota komunitas.
Keterlibatan suster, pelajar, dan masyarakat dalam aksi bersih-bersih menunjukkan bahwa perubahan lingkungan memerlukan transformasi moral kolektif, tidak sebatas pada regulasi top-down.
Sebagaimana Aristoteles mengajarkan, kebajikan (virtue) terbentuk melalui kebiasaan (habituation). Aksi korve mingguan yang direncanakan dapat menjadi ruang pembentukan karakter ekologis. Di sini, merawat bumi bukan sebagai kewajiban eksternal, melainkan sebagai ekspresi diri yang bermartabat.
Namun, kita juga perlu waspada terhadap jebakan antroposentrisme. Pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu. Arne Naess, pencetus ‘deep ecology’, mengajak kita melampaui pandangan instrumental terhadap alam.
Sampah bukan hanya “masalah yang harus diselesaikan demi kenyamanan manusia”, melainkan gejala dari ‘relasi yang sakit’ antara manusia dan sesama makhluk.
Gerakan ini akan lebih transformatif jika mampu menumbuhkan kesadaran bahwa alam memiliki nilai intrinsik, terlepas dari kegunaannya bagi kita.
Pernyataan Sr. Wilhelmina Kato SSpS mengenai perlunya memerangi sampah plastik dari sumbernya (https://florespos.net/2026/03/13/) sejalan dengan prinsip ‘waste hierarchy’, mengandung dimensi etis yang lebih dalam.
Tanggung jawab moral dimulai dari niat dan pilihan sadar sebelum tindakan. Emmanuel Levinas mengingatkan bahwa etika lahir dari wajah “Yang Lain” yang menuntut respons.
Dalam konteks ekologis, “Yang Lain” dapat diperluas mencakup alam, hewan, dan generasi masa depan. Semua yang rentan terhadap kelalaian kita.
Aspek keadilan lingkungan (environmental justice) juga memerlukan refleksi filosofis. John Rawls dalam teori keadilannya menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling dirugikan.
Dalam pengelolaan sampah, beban sering jatuh pada masyarakat marginal yang tinggal dekat TPA atau bekerja sebagai pemulung.
Pemkab Ende dapat mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara moral. Misalnya melalui regulasi ‘extended producer responsibility’ yang membebankan tanggung jawab siklus produk kepada produsen.
Gerakan ini memerlukan fondasi epistemologis yang kuat yakni bagaimana kita ‘mengetahui’ bahwa yang kita lakukan benar?
Monitoring berbasis data penting, namun data saja tidak cukup. Kita memerlukan kebijaksanaan praktis (phronesis, dalam istilah Aristoteles) yakni kemampuan menilai konteks, menimbang nilai, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi konkret. Kebijaksanaan ini hanya tumbuh melalui dialog reflektif antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat.
Gerakan Peduli Sampah di Ende memiliki potensi menjadi laboratorium etika lingkungan dalam skala lokal. Jika berhasil menembus lapisan simbolis dan menyentuh dimensi eksistensial, gerakan ini tidak hanya akan menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga komunitas yang lebih sadar.
Bahwa merawat bumi adalah cara manusia menjawab panggilan untuk ‘ada secara bermakna’.
