Oleh: Anselmus DW Atasoge
DALAM beberapa bulan terakhir, publik Indonesia seakan digiring ke sebuah panggung besar yang menghadirkan suara-suara yang ‘saling bersahutan’.
Ada nuansa simfoni kebijaksanaan di balik suara-suara itu. Ada pula ‘dentuman keras’ yang memecah harmoni. Polemik tentang ijazah Presiden dan tragedi bencana di sejumlah daerah misalnya, tak jarang menjelma menjadi ‘bahan bakar’ perdebatan yang panas, menggelegak di layar televisi dan media publik.
Ruang yang semestinya menjadi ‘taman dialog’ demokratis, tempat benih pengetahuan tumbuh, justru berubah menjadi gelanggang pertarungan kata, penuh tudingan dan serangan, seakan kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan teriakan paling lantang.
Fenomena ini menyingkap pertanyaan bernuansa filosofis: apakah ruang publik kita masih berfungsi sebagai sekolah kebijaksanaan, atau telah terperangkap menjadi panggung sensasi yang menukar nalar dengan emosi?
Di balik sorot kamera dan riuh tepuk tangan penonton, kita melihat komunikasi politik yang kehilangan etika dan keindahan. Seperti sungai yang keruh oleh lumpur, arus diskusi kita sering kali membawa lebih banyak kebisingan daripada kejernihan. Karenanya, yang tersisa bagi publik bukanlah pelajaran tentang demokrasi, melainkan tontonan yang menghibur sesaat, namun meninggalkan kekosongan makna.
Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih hidup. Perdebatan publik menandakan adanya kebebasan berekspresi, di mana masyarakat tidak lagi pasif melainkan aktif mengikuti isu-isu strategis.
Keterlibatan publik dalam membicarakan politik dan bencana juga memperlihatkan meningkatnya partisipasi politik. Bahkan, beberapa tokoh politik merespons isu dengan membuka dokumen pribadi, seperti ijazah, sebagai bentuk keterbukaan. Hal ini dapat menjadi teladan bagi budaya transparansi di masa depan.
Namun di sisi lain, perdebatan publik sering kehilangan nuansa edukatif. Bahasa provokatif, tuduhan tanpa data, dan sikap agresif justru memperkeruh suasana. Format acara televisi lebih menekankan drama konflik ketimbang substansi, sehingga rating menjadi tujuan utama sementara kualitas diskusi terabaikan.
Dalam kasus bencana, ruang publik sering bergeser dari solusi ke saling menyalahkan. Korban bencana kehilangan suara, sementara politisi sibuk berdebat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tragedi kemanusiaan bisa dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
Untuk mengembalikan fungsi ruang publik sebagai arena pembelajaran, kita perlu menyalakan kembali lentera kebijaksanaan yang mulai meredup di tengah riuh perdebatan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
