Oleh: Djoko Setijowarno
KETIKA anggaran negara mulai mengetatkan ikat pinggang, wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) kerap menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.
Bagaimana mungkin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T akan terwujud, jika rantai pasok tidak lancar akibat tidak adanya layanan transportasi.
Ironi ini terlihat jelas saat penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis akibat kendala fiskal memicu efek domino yang melumpuhkan berbagai sektor vital.
Tidak hanya mengisolasi wilayah, krisis konektivitas ini bahkan mulai mengancam keberhasilan program strategis nasional yang sedang digalakkan pemerintah.
Penghentian operasi pelayanan angkutan penyeberangan perintis terjadi di Nusa Tenggara Timur mulai Juli 2026.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang mengoperasikan 23 lintasan penyeberangan dengan 9 kapal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran hanya tersedia sampai bulan Juni 2026.
Penghentian operasional angkutan penyeberangan perintis akibat kendala anggaran negara memicu dampak beruntun yang signifikan, terutama bagi wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Mengingat fungsi utamanya adalah membuka konektivitas di jalur-jalur non-komersial, ketiadaan armada ini langsung melumpuhkan sektor-sektor vital.
Kondisi ini kian pelik di tengah fokus pemerintah yang sedang menggenjot dua program prioritas, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tanpa dukungan transportasi perintis, distribusi pasokan logistik untuk kedua program strategis tersebut dipastikan bakal terhambat serius.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
