Oleh: Tian Rahmat, S.Fil
KEPEMIMPINAN daerah di Indonesia terus menjadi sorotan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kerap menjadi ajang kontestasi yang sengit.
Pertanyaan yang selalu muncul adalah, apa yang sebenarnya lebih penting dalam memilih pemimpin daerah? Apakah popularitas atau kapabilitas yang harus menjadi acuan utama?
Pertanyaan ini hemat penulis bukanlah sekadar retorika, melainkan persoalan mendasar yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah.
Popularitas: Daya Tarik Utama dalam Pilkada
Tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas seringkali menjadi daya tarik utama dalam Pilkada. Banyak calon kepala daerah yang meraih popularitas melalui berbagai cara, mulai dari tampil di media massa, media sosial, hingga berbagai kegiatan yang menarik perhatian publik.
Popularitas memberikan keuntungan tersendiri dalam konteks demokrasi, karena pemilih cenderung lebih mengenal dan merasa dekat dengan calon yang populer.
Fenomena ini disebut dengan efek bandwagon, di mana pemilih cenderung mendukung calon yang dianggap akan menang atau memiliki banyak pendukung (Katz&Lazarsfeld, 1955).
Namun, popularitas hemat penulis bukanlah jaminan kualitas. Banyak kasus di mana calon yang populer ternyata tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk memimpin dan mengelola daerah.
Misalnya, penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa popularitas tidak selalu sejalan dengan kapabilitas (Kompas, 2020). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengalaman, kompetensi, dan kemampuan manajerial.
Kapabilitas: Fondasi Kepemimpinan yang Kuat
Kapabilitas merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah yang kompleks.
Pemimpin yang kapabel biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman yang relevan, serta keterampilan manajerial yang mumpuni.
Menurut Robert Katz (1974), ada tiga keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual.
Keterampilan teknis berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang tertentu, seperti keuangan, hukum, atau teknologi.
Keterampilan manusiawi melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi, memotivasi, dan membangun hubungan dengan orang lain.
Sementara itu, keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang kompleks serta merumuskan visi dan strategi.
Kasus-Kasus Kepemimpinan di Indonesia
Untuk memahami lebih jauh mengenai perdebatan antara popularitas dan kapabilitas. Mari kita lihat beberapa kasus kepemimpinan di Indonesia, salah satu contoh yang menonjol adalah Joko Widodo (Jokowi).
Sebelum menjadi Presiden Indonesia, Jokowi adalah Walikota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kepemimpinan Jokowi di Solo dan Jakarta menunjukkan bahwa kapabilitas yang kuat dapat meningkatkan popularitas.
Program-program inovatif seperti transparansi anggaran dan blusukan membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat memenangkan hati rakyat (BBC, 2012).
Di sisi lain, kita juga melihat kasus kepala daerah yang populer namun gagal menunjukkan kapabilitas yang memadai.
Misalnya, ada beberapa kepala daerah yang terkenal karena kontroversi atau pencitraan di media sosial, namun tidak mampu mengatasi masalah-masalah mendasar di daerah mereka seperti kemiskinan, korupsi, dan infrastruktur yang buruk.
Hemat penulis menunjukkan bahwa popularitas tanpa kapabilitas hanya akan menghasilkan kepemimpinan yang lemah dan tidak efektif.
Data dan Fakta tentang Kepemimpinan Daerah
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga tahun 2023, terdapat sekitar 514 kabupaten/kota di Indonesia yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih melalui pilkada.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30% kepala daerah mengalami masalah hukum terkait korupsi selama masa jabatannya (Kompas, 2023).
Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, namun banyak kepala daerah yang belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Selain itu, penelitian dari Indonesia CorruptionWatch (ICW) menunjukkan bahwa banyak kepala daerah yang terpilih lebih karena popularitas daripada kapabilitas.
ICW mencatat bahwa dari 270 pilkada yang digelar pada tahun 2020, sekitar 40% calon yang menang memiliki latar belakang artis, pengusaha, atau tokoh masyarakat yang terkenal, namun tidak memiliki pengalaman atau kompetensi yang memadai dalam bidang pemerintahan (ICW, 2021).
Membangun Kepemimpinan yang Berbasis Kapabilitas
Untuk membangun kepemimpinan daerah yang kuat, hemat penulis diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas calon kepala daerah. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
Pendidikan dan Pelatihan:
Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi calon kepala daerah.
Program ini harus mencakup aspek-aspek teknis, manajerial, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan daerah dengan baik.
- Penilaian Kompetensi: Mengembangkan sistem penilaian kompetensi yang objektif untuk calon kepala daerah. Sistem ini harus mampu mengukur kemampuan teknis, manusiawi, dan konseptual calon, serta memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada data dan fakta.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pilkada. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga independen, untuk memantau dan mengawasi jalannya pilkada.
- Pemberdayaan Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik. Masyarakat harus diberi pengetahuan dan keterampilan untuk mengevaluasi calon kepala daerah berdasarkan kapabilitas mereka, bukan hanya berdasarkan popularitas.
- Kolaborasi Antar Lembaga: Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kepemimpinan daerah yang berkualitas. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif dalam berbagai program pembangunan.
Menakar Masa Depan Kepemimpinan Daerah
Masa depan kepemimpinan daerah di Indonesia hemat penulis sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara popularitas dan kapabilitas.
Popularitas memang penting untuk memenangkan pilkada, namun kapabilitas adalah kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Menurut penelitian dari World Bank (2017), negara-negara dengan kepemimpinan yang kapabel cenderung memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi, ekonomi yang lebih stabil, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas bukan hanya sekadar faktor pendukung, melainkan elemen kunci dalam kepemimpinan yang sukses.
Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan, seperti e-governance dan smartcity, dapat membantu kepala daerah dalam mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan transparan.
Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Popularitas dan kapabilitas adalah dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin daerah.
Popularitas membantu calon menarik perhatian publik dan memenangkan pilkada, namun tidak selalu menjadi indikator kualitas kepemimpinan yang baik. Banyak kepala daerah yang populer ternyata tidak mampu mengatasi berbagai masalah mendasar di daerah mereka.
Kapabilitas, di sisi lain, merupakan fondasi yang lebih kokoh untuk kepemimpinan yang efektif. Kemampuan manajerial, pengalaman, dan pengetahuan teknis menjadi elemen kunci dalam mengelola pemerintahan daerah dengan baik.
Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas yang memadai berkorelasi dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah, beberapa langkah penting perlu diambil. Pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala daerah harus diperkuat, serta penilaian kompetensi yang objektif perlu diterapkan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pilkada harus ditingkatkan, dan masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih aktif dalam mengevaluasi calon berdasarkan kapabilitas mereka.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam program pembangunan.
Dengan mengedepankan kapabilitas tanpa mengabaikan popularitas, hemat penulis kita dapat menciptakan kepemimpinan daerah yang kuat dan berintegritas, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hanya dengan upaya bersama inilah, masa depan kepemimpinan daerah yang lebih baik dapat terwujud. *
Penulis adalah, Alumnus IFTK Ledalero/Seminari Tinggi Ritapiret, Flores-NTT
Editor : Wentho Eliando
