Oleh: Aventus Purnama Dep
DI TENGAH situasi ekonomi yang kian sulit, kabar kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdengar seperti ironi yang menyesakkan.
Rakyat harus mengencangkan ikat pinggang demi kebutuhan sehari-hari, sementara para elite politik justru menambah kenyamanan hidup mereka.
Kontras ini bukan sekadar soal angka dalam anggaran negara, melainkan potret nyata ketidakadilan: rakyat membayar, elite menikmati.
Kesenjangan tersebut makin jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Harga beras, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lain terus naik, tetapi pendapatan mayoritas masyarakat stagnan.
Buruh dengan upah minimum makin sulit mengatur penghasilan, petani kecil terjebak harga jual rendah, dan pelaku usaha mikro berjuang menghadapi biaya produksi yang tinggi. Di tengah kondisi ini, kursi empuk di parlemen justru makin dilapisi kenyamanan dengan tambahan gaji dan tunjangan.
Kenaikan gaji DPR tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan negara yang sering lebih berpihak kepada segelintir pemegang kekuasaan. Setiap rupiah yang digunakan untuk menambah fasilitas elite berarti mengurangi alokasi dana yang seharusnya bisa memperbaiki pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, atau dukungan bagi usaha kecil.
Dengan kata lain, masyarakat menanggung biaya kesempatan yang besar ketika negara memilih kenyamanan elite dibanding kebutuhan mendesak rakyat.
Pada akhirnya, rakyatlah yang membayar. Pajak yang dipungut dari penghasilan mereka mengalir untuk menambah tunjangan, sementara inflasi membuat harga barang makin tinggi. Anggaran untuk layanan publik pun tergerus.
Sekolah di desa kekurangan fasilitas, rumah sakit di daerah kekurangan tenaga medis dan peralatan, jalan rusak dibiarkan, sementara gedung parlemen makin megah dengan berbagai fasilitas tambahan.
Kebijakan ini memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Rakyat melihat bahwa wakil yang seharusnya memperjuangkan kepentingan mereka justru sibuk mengurus kesejahteraan pribadi. Padahal, gaji dan tunjangan yang mereka nikmati berasal dari mandat rakyat.
Editor : Anton Harus
Halaman : 1 2 Selanjutnya
