Akibatnya, suara perempuan, termasuk suara penolakan terhadap berbagai proyek pembangunan yang mengancam ruang hidup mereka, sering diabaikan atau dipandang sebagai hambatan bagi pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa hasil kerja perempuan, terutama kerja-kerja perawatan dan pemeliharaan kehidupan, masih sering dianggap tidak bernilai dan tidak diakui sebagai kontribusi penting bagi keberlangsungan masyarakat.
“Padahal, kerja-kerja tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan keluarga, komunitas, serta keberlanjutan sumber daya alam,” ungkapnya.
Menurut Linda, situasi ini menunjukkan bahwa krisis iklim tidak bersifat netral gender. Sebaliknya, krisis iklim memperparah berbagai bentuk ketidakadilan yang telah lama dialami perempuan.
Di sisi lain, berbagai proyek yang diklaim sebagai solusi terhadap krisis iklim justru kerap mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan, bahkan mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi politik mereka.
Dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang publik, tetapi juga merembes hingga ke ruang-ruang privat tempat perempuan menjalankan peran sosial dan kerja perawatan sehari-hari.
“Minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang tidak responsif gender, sekaligus meningkatkan kerentanan perempuan pembela HAM dan lingkungan di NTT,” tegasnya.
Menurut Linda, ketika pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan perempuan tidak menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan kebutuhan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim dan pembangunan ekstraktif.
Dalam konteks tersebut, sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI dinilai menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang partisipasi publik, serta memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Linda menegaskan bahwa kebijakan yang timpang gender cenderung meneguhkan praktik militerisme yang mempersempit ruang demokrasi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
