Oleh: Anselmus DW Atasoge
INDONESIA sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Tentu kita bangga untuk ‘kepercayaan dunia’ ini. Namun, di balik prestasi ini, ada tanggung jawab besar yang harus dipikul karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM.
Pertanyaannya, mampukah Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan segala masalah internalnya, mewujudkan keadilan yang adil bagi semua orang di tengah dunia yang sedang terpecah belah ini?
Sebagai “Presidensi untuk Semua”, Indonesia harus bisa menyatukan dua pandangan yang sering berbentrokan: aturan HAM yang berlaku buat semua orang dan nilai budaya lokal yang berbeda-beda.
Masalahnya, standar Barat sering dianggap menjajah secara moral, sementara alasan “budaya lokal” sering dipakai buat menutupi pelanggaran HAM. Dengan modal Pancasila yang menggabungkan rasa cinta tanah air dan kemanusiaan dunia, Indonesia punya posisi bagus untuk membuktikan bahwa HAM itu soal martabat manusia yang bisa tumbuh di budaya mana pun.
Visi ini membuat Indonesia berada di antara urusan kedaulatan negara dan tanggung jawab kepada dunia. Terpilihnya Indonesia jadi ujian apakah kita bisa menurunkan ego politik demi kepentingan bersama masyarakat dunia.
Indonesia diharapkan tidak kaku mempertahankan kekuasaan negara, tapi juga tidak setuju dengan cara-cara intervensi internasional yang kasar. Intinya, Indonesia harus jadi pendengar yang baik agar semua negara paham bahwa menjaga HAM adalah syarat mutlak supaya dunia aman dan damai.
Secara praktik, sukses tidaknya Indonesia dilihat dari seberapa adil dan objektif kita memimpin tanpa pilih kasih. Sering kali, isu HAM jadi punya standar ganda karena kepentingan politik kelompok tertentu.
Sebagai pemimpin, Indonesia punya beban moral supaya Dewan HAM tidak cuma jadi tempat main politik. Sejatinya, tugas paling mulia di tangan Indonesia adalah mengembalikan HAM ke fungsi aslinya, yaitu membebaskan manusia dari penderitaan, bukan cuma jadi alat kekuasaan.
Visi Indonesia sebagai “pembangun jembatan” ini sebenarnya mirip dengan cara mengajak semua orang ngobrol bareng secara sehat. Indonesia nantinya jangan mau jadi “polisi moral” yang hobi menyalahkan, tapi lebih sebagai penengah yang menyediakan tempat buat diskusi.
Tujuannya supaya semua negara dari berbagai wilayah bisa mencapai kesepakatan lewat dialog yang terbuka, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa isu HAM cuma dipakai negara besar untuk menekan negara kecil.
Tapi, posisi ini juga punya tantangan yang sangat sulit. Indonesia dituntut untuk adil menangani krisis dunia mulai dari masalah Palestina sampai hak ekonomi.
Di balik itu, dunia juga bakal mengkritik catatan HAM di dalam negeri kita sendiri. Di sinilah kejujuran Indonesia diuji. Apakah jabatan Presiden Dewan HAM ini cuma buat gaya-gayaan dan perbaikan citra, atau memang benar-benar komitmen nyata untuk berubah?
Kepemimpinan ini tidak boleh cuma cari aman atau sekadar menjaga keseimbangan politik antarnegara besar. Mengacu pada rasa tanggung jawab kepada sesama, Indonesia punya kewajiban moral untuk membela mereka yang lemah. Kita harus memastikan suara kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh kekuasaan dunia bisa benar-benar didengar di meja perundingan.
Pada setiap jengkal langkahnya, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB 2026 adalah sebuah tarian di atas garis tipis yang mempertemukan ambisi bangsa dengan nurani semesta.
Ini adalah sebuah eksperimen besar tentang cinta dan kedaulatan, di mana Indonesia ditantang untuk merajut kepentingan nasionalnya tanpa harus memutuskan benang moral yang mengikat kemanusiaan global. Di panggung dunia yang sering kali dingin dan penuh kepentingan, kita sedang mencoba membuktikan bahwa sebuah negara bisa tetap memijak bumi pertiwi sambil tetap menengadah menatap langit keadilan yang universal.
Keberhasilan perjalanan ini kelak tak akan diukur dari gempita tepuk tangan di ruang-ruang mewah di Jenewa, melainkan dari keheningan doa mereka yang haknya mulai terlindungi.
Ukuran sejatinya adalah pada kemampuan kita menjaga agar lentera sistem HAM dunia tidak padam diterjang badai ideologi dan kepuasan kuasa, melainkan tetap bersinar sebagai pelindung paling tulus bagi martabat manusia.
Pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa megah seremoni yang kita gelar, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu menyentuh luka dunia dan membasuhnya dengan keadilan yang melampaui segala sekat perbedaan. *
