Oleh: Ansel Atasoge
DUA minggu itu bukan waktu yang singkat bagi sebuah ‘lubang menganga’ di jalur vital Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Ende.
Kerusakan deker di Dusun Tendaleo, Desa Wewaria itu menjadi ancaman nyata bagi keselamatan nyawa dan perputaran ekonomi warga. Namun, ketika “suara” dari daerah tak kunjung mendapat gema di meja birokrasi, warga Tendaleo memilih untuk tidak berpangku tangan.
Karena itu, dengan aksi swadaya yang dilakukan oleh elemen “Tiga Batu Tungku” di Wewaria (persekutuan adat, agama, dan pemerintah desa) berjuang untuk memperbaiki deker secara mandiri. Bagi mereka, kerusakan deker bukan sekadar urusan teknis aspal yang terkelupas. Ancaman itulah yang ‘menggerakkan’ budi dan tangan mereka.
Jalur pantura bukanlah jalan setapak di tengah hutan. Ia adalah urat nadi yang menghubungkan mobilitas barang dan jasa. Karena itu, menjadi sebuah ‘ironi’ apabila kerusakan deker dibiarkan selama dua minggu tanpa respons. Pembiaran adalah bentuk pengabaian terhadap hak publik atas keamanan transportasi.
Dalam narasi pembangunan, sering terdengar istilah “percepatan” dan “konektivitas”. Namun, peristiwa di Tendaleo menunjukkan adanya ‘gap’ yang lebar antara retorika tersebut dengan realitas di lapangan.
Ketika warga harus mengumpulkan semen, pasir, dan tenaga sendiri untuk memperbaiki fasilitas umum, muncul pertanyaan mendasar: Di mana peran pemerintah saat rakyat membutuhkan kehadiran negara dalam situasi yang paling mendasar?
Inisiatif warga Wewaria merupakan ‘manifestasi agung’ dari kearifan lokal yang melampaui dinginnya angka-angka anggaran daerah. Melalui filosofi ‘Tiga Batu Tungku’, gerak swadaya ini menjadi simfoni yang harmonis.
Tokoh Adat hadir untuk menggetarkan nurani dan rasa memiliki komunal, Tokoh Agama meletakkan landasan spiritual bahwa gotong royong adalah ibadah yang mewujud, sementara Pemerintah Desa hadir sebagai penyambung ‘lidah administratif’ yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat. Sinergi ini berhasil menambal beton yang retak.
Namun, secara simbolis aksi ini hendak pula membahasakan tentang sebuah rajutan kembali robeknya kepercayaan publik yang sempat menganga akibat lambannya respons birokrasi di tingkat atas.
Kekuatan modal sosial ini selaras dengan pemikiran sosiolog Robert Putnam, yang menekankan bahwa social capital berupa jaringan, norma, dan kepercayaan komunal adalah kunci efektivitas pembangunan yang sering kali lebih ampuh daripada modal finansial semata.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
