Oleh: Anselmus DW Atasoge
RETRET Kepemimpinan Strategis yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk 677 pejabat struktural, dengan anggaran sebesar Rp1 miliar, menimbulkan pertanyaan mendasar dalam dari perspektif etika politik. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan internal birokrasi dan tanggung jawab moral terhadap rakyat?
Kegiatan yang berlangsung di Kampus Universitas Pertahanan RI Ben Mboi, Atambua, ini diklaim sebagai upaya penguatan kapasitas birokrasi dan tindak lanjut evaluasi enam bulan pertama kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma.
Materi yang diberikan mencakup kepemimpinan, bela negara, dan praktik pembangunan lintas kementerian. Namun, dalam perspektif etika politik, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah alokasi anggaran dan prioritas kegiatan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat NTT?
Dari perspektif etika politik ada semacam tuntutan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan kepentingan rakyat.
Dalam konteks NTT yang masih bergulat dengan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan penggunaan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk retret birokrasi bisa dianggap problematis jika tidak disertai dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah memang menekankan bahwa tidak ada uang saku bagi peserta dan bahwa retret ini juga melibatkan kegiatan sosial serta pembelian kebutuhan dari pasar lokal.
Namun, dari ranah etika politik, penilaian tidak hanya bersentuhan dengan niat baik, tetapi juga persepsi publik dan keadilan distribusi sumber daya. Ketika masyarakat melihat pejabat berkumpul dalam kegiatan yang tampak eksklusif, sementara kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka kepercayaan publik bisa tergerus.
Retret semestinya menjadi ruang refleksi bukan hanya untuk menyusun rencana aksi birokrasi, tetapi juga untuk menumbuhkan keteladanan moral.
Kepemimpinan yang etis bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga keberanian untuk mendengar suara rakyat, mengakui keterbatasan, dan menghindari kemewahan yang tidak perlu.
Gubernur Melki menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyatukan pikiran dan perasaan demi pembangunan NTT.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
