Akhirnya ikon kehormatan parlemen tidak diukur dengan seberapa banyak demonstran yang menduduki Gedung parlemen melainkan seberapa banyak rakyat yang mengapresiasi kinerja DPR.
Selain itu, kenaikan tunjangan perumahan DPR mesti diimbangi dengan proses rekrutmen calon legislatif di tingkat partai yang ketat. Setiap partai politik mesti memiliki standar kualifikasi calon anggota legislatif dalam mekanisme penjaringan.
Penjaringan calon anggota legislatif harus terhindar dari kongkalingkong elite politik. Para calon diseleksi secara objektif berdasarkan prestasi politik.
Tujuannya agar para calon memahami ilmu politik secara lebih mendalam. Dengan begitu, kebobrokan DPR seperti malas ikut rapat, ngorok dan tawuran di ruang rapat, kinerja lemah, terlibat korupsi dan lain sebagainya dapat dihindari. *
Penulis, adalah Mahasiswa Universitas Sanata Dharma
