Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
DI TENGAH riuhnya perdebatan publik mengenai pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut guru sebagai “beban negara”, kita dihadapkan pada pilihan: apakah kita akan membiarkan narasi ini menjadi bara yang membakar emosi, atau menjadikannya bara yang menghangatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan?
Saya coba mengurainya biar tidak lari lewat secara serampangan yang pada akhirnya dapat membuat ricuh dunia maya dan dunia nyata.
Secara fiskal, kata “beban” sering digunakan dalam konteks anggaran negara untuk merujuk pada pengeluaran rutin.
Dari sisi ini, kata itu tidak bertendensi sebagai bentuk keluhan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam konteks pernyataan Menteri Keuangan, guru memang termasuk dalam komponen belanja negara. Namun, tetap diberi catatan bahwa menyederhanakan guru sebagai “beban” tanpa memahami kontribusi mereka secara holistik adalah reduksi yang menyesatkan.
Mungkin maksud ‘sang menteri bukan untuk merendahkan’. Mungkin Beliau sedang mengajak segenap komponen bangsa untuk masuk ke kedalaman jiwa dan bertanya: bagaimana kita bisa memastikan bahwa investasi terhadap guru benar-benar menghasilkan transformasi sosial, bukan sekadar pengeluaran rutin?
Bagi saya, guru bukanlah beban, melainkan ‘benih peradaban’. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan adalah praktik pembebasan. Dan, guru adalah aktor utama dalam proses ini. Mereka hadir dengan misi membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, dan ketidakberdayaan.
Dalam kerangka Aristotelian, guru adalah penjaga eudaimonia masyarakat yakni kebahagiaan yang dicapai melalui kebajikan dan pengetahuan. Dari perspektif ini bolehlah dikatakan negara yang memandang guru sebagai beban, sejatinya sedang mengabaikan akar dari kebajikan publik.
Namun, hemat saya, alih-alih membalas pernyataan ‘Bu Menteri’ dengan amarah atau ejekan yang justru memperkeruh suasana, marilah kita ubah narasi ini menjadi ajakan kolektif untuk memperkuat martabat pendidikan. Idealisme itu bisa kita mulai dengan permenungan tentang peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru agar mereka sungguh menjadi agen perubahan, bukan sekadar pelaksana kurikulum.
Juga bisa dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran pendidikan agar setiap rupiah yang dialokasikan menjadi investasi yang berdampak bagi masa depan bangsa. Atau, dengan mengajak para pejabat publik untuk lebih bijak dalam berkomunikasi, agar setiap kata yang terucap bukan melukai, melainkan membangun harapan dan kepercayaan publik. Di balik hal-hal semacam ini, dalam iklim dialog yang sehat, kritik pun dapat menjadi benih pembaruan.
Dalam filsafat dialogis Martin Buber, relasi antar manusia harus dibangun dalam kerangka ‘I-Thou’. Sebuah kerangka berpikir tentang relasi yang menghargai martabat dan kedalaman eksistensi. Dalam konteks tulisan ini, guru bukanlah angka dalam ‘spreadsheet’, melainkan pribadi yang membentuk masa depan bangsa.
Dari titik ini, ketika kita mendengar pernyataan yang tampak menyakitkan, adalah lebih memungkinkan untuk kebaikan bersama adalah tidak langsung membalasnya dengan caci maki yang tak tertahankan.
Sebaliknya, kita ajak semua pihak untuk berdialog, bertanya, dan membangun pemahaman bersama. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang bebas dari konflik, melainkan bangsa yang mampu mengolah konflik menjadi kebijakan yang bijak.
Kebanyakan kita ‘mungkin saja’ mau diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Tak tertutup kemungkinan untuk hal ini. Namun, kata dan jari kita perlu sedikit dibendung untuk tidak bergerak sebebas-bebasnya sebelum disharing dengan lebih bijak.
Dengan itu, ‘bisa jadi’ juga ‘Bu Menteri’ akan bisa memahaminya lebih integral bahwa ‘guru sedang berbeban berat’ untuk menghadirkan dirinya sebagai ‘eudaimonia masyarakat’.
Kehadirannya inilah yang patut dipikirkan negara tidak hanya dengan kata-kata ‘entengan’ (ringan). Mungkin di sinilah ‘titik beban yang berat’ itu.*
Penulis, adalah Staf Pengajar Stipar Ende
