LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sektor pariwisata Labuan Bajo memiliki trend positif, sehingga perlu upaya percepatan transformasi Labuan Bajo untuk isu CHSE, Safety, dan Implementasi Sustainability dan juga berkaitan dengan kebencanaan.
Hal itu ia sampaikan ketika membuka rapat koordinasi (rakor) keamanan dan keselamatan bersama stakeholder terkait di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama berselang.
Rakor tersebut diselenggarakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).
Poin-poin yang dibahantara lain ni terkai peningkatan SDM, perbaikan fasilitas, penegakan peraturan, dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait.
Menurut Menteri Sandiaga Uno, perlu ada peningkatan infrastruktur untuk keselamatan wisatawan seperti crisis center, sarana dan prasarana, alat komunikasi dan juga SDM mengenai kekurangan personil dan kapasitas operator.
Untuk ituka upaya dan peran dari berbagai pihak untuk keselamatan wisatawan perlu diprioritaskan dan diperlukan tindak lanjut dari identifikasi permasalahan yang lebih komprehensif yang diukur dampak dari kekurangan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan SDM.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Fransiskus Xaverius T meng-eguh ungkapkan, perlu ada komitmen bersama stakeholder dan masyarakat mengenai inovasi pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ini merupakan langkah awal dalam upaya bersama untuk menjaga Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang aman, berkelanjutan, dan menarik bagi pengunjung dari seluruh dunia.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan, peningkatan SDM dan kolaborasi antar stakeholder demi keberhasilan industri pariwisata Labuan Bajo Flores kedepannyakedepannya,” tambah Frans Teguh.
Diinformasikan, sebelumnya tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan kunjungan lapangan ke Labuan Bajo Flores.
Beberapa hal yang perlu menjadi concern antara lain kurang lengkapnya perlengkapan keselamatan pada alat transportasi laut seperti life jacket atau pelampung yang seharusnya disiapkan di kapal, terutama pada saat para penumpang berada di sekoci.
Juga fasilitas kapal yang belum memadai seperti kurangnya ventilasi udara di dapur, sistem perkabelan yang belum sesuai standar marina, serta stabilitas kapal yang tidak didesain sebagaimana mestinya.
Faslitas penunjang lainnya seperti fasilitas lokasi parkir kapal, sarana prasana penumpang menuju kapal masih harus lebih ditingkatkan lagi keamanannya, dermaga di pulau yang kurang memadai, dan kurangnya personil penyelamatan di pulau-pulau dan ambulans.
Sementara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdianto mengatakan telah mengupayakan peningkatan fasilitas di pelabuhan Labuan Bajo untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan salah satunya dengan membangun floating jetty atau dermaga apung.
“Kami sudah melakukan pendekatan ke pihak terkait untuk mempercepat pembangunan floating jetty atau dermaga apung di pelabuhan Labuan Bajo untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi wisatawan yang hendak menaiki sekoci,” ujar Stephanus.
Ia menambahkan, pihaknya saat telah menerapkan sistem E-Ticketing untuk semua penumpang kapal wisata yang hendak berlayar ke destinasi wisata di Labuan Bajo.
Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik menuturkan Labuan Bajo sebagai destinasi utama perlu memperhatikan sistem pengelolaan dan standarisasi pariwisata yang berkelanjutan.
“Dibutuhkan pengelolaan ataupun managing perahu-perahu yang ada di Labuan Bajo baik dari segi kelengkapan fasilitas keselamatan seperti life jacket, kesesuaian kapasitas ataupun tonase kapal,” katanya.
Harapan kedepannya akan ada restrukturisasi untuk mengelompokkan semua jenis kapal wisata sesuai dengan aturan Menteri Perhubungan, sehingga tidak ada lagi kapal yang mengalami overload dan berimbas pada terancamnya keselamatan wisatawan.
Disamping itu perlu ada kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak terkait seperti KSOP dan BPBD mengenai izin dan kelaikan kapal yang hendak berlayar, tutup Agus.
Kesimpulan dan tindaklanjut dari rakor ini antara lain, pertama, sinergi pemetaan inisiatif/langkah konkret mengatasi masalah SDM dan Kelembagaan dengan dukungan anggaran (KNKT, Basarnas,Kemenhub/Ditjen Hubla, Kemenparekraf, KSOP Labuan Bajo, BPOLBF, Gahawisri, Pemda Mabar, Pemda NTT).
Kedua, blue print penataan Keselamatan (CHSE) pariwisata bahari berstandar internasionalinternasional.
Ketiga, peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata, Pemandu, Aparatur (Marine inspector, dan lain-lain), Potensi SAR dari Komunitas/Asosiasi/ Pelaku/Balawusata melalui koordinasi terpadu (Command Center), modul pelatihan untuk mitigasi, inspeksi, standar pelayaran, Standar CHSE, Usaha Berbasis Risiko, perijinan laik layar, monitoring, penegakan aturan dan ketentuan.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai pihak, di antaranya Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Kepala Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Kelas lll Labuan Bajo, Kordinator Pos SAR Pencarian dan Pertolongan Labuan Bajo, dan Gahawisri Labuan Bajo. *
Penulis: Andre Durung I Editor: Wentho Eliando
