Oleh: Dion Pare
ADA berita dari Ende. Pemerintah Daerah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tramtibum).
Itu sih bisa diterima. Situasi khas Ende membutuhkan beberapa pengaturan soal kehidupan agar ketertiban dan ketentraman masyarakat terpelihara dan terjaga. Apa saja yang hendak diatur, berita itu tidak menguraikannya.
Ada satu hal yang disorot: pelarangan minuman beralkohol. Tampaknya, minuman beralkohol ini dijadikan salah satu momok yang menyebabkan masyarakat tidak tertib dan tentram.
Dilihat dari rumusan rancangan perda itu, pelarangan tersebut bersifat mutlak. Tidak ada pengecualian sama sekali.
Serentetan pertanyaan perlu diajukan terhadap posisi Raperda ini.
Atas dasar pemikiran dan pertimbangan mana yang membuat Raperda menetapkan rumusan seperti itu? Apakah situasi di Ende sedemikian parah sehingga pemerintah perlu melarang alkohol lokal (moke) dan membatasi waktu pesta?
Apakah itu terjadi setiap malam dan terjadi keributan terus menerus? Alasan mendasar apa yang membuat pemda hendak membuat Perda tentang hal itu? Kajian sosial budaya macam apa yang menjadi rujukan bagi Raperda itu?
Ende bukan satu-satunya daerah yang sudah berusaha merumuskan pengaturan minuman lokal. Sejumlah daerah lain sudah melakukannya.
Bahkan pada tingkat nasional, sejak sepuluh tahun lalu, Partai Kesejahteraan Sosial mengajurkan RUU Pelarangan Minuman Keras.
KUHP yang baru atau juga membuat ketetapan tentang minuman kerasdalam Pasal424. Baik RUU tentang Minuman Keras maupun KUHP membuat ketetapan itu bersifat membatasi.
RUU Minuman Keras membolehkan minuman keras atau beralkohol untuk kepentingan adat, kepentingan pariwisata, dan dibatasi peredarannya.
Sementara KUHP melarang menjual minuman keras kepada orang yang mabuk, anak-anak dan memaksa seseorang untuk meminumnya. Demikian pula peraturan di sejumlah daerah. Tidak ada pelarangan mutlak, seperti di Ende.
Seperti diargumentasikan oleh Fraksi Demokrat, Mahmud Djega, minuman lokal itu memiliki hubungan langsung dengan masyarakat adat dan keperluan adat. Ada nilai sosial budaya yang menuntut adanya minuman semacam itu.
Nilai-nilai sosial budaya dan kepentingan adat itu diakomodasi dalam pembuatan aturan, seperti ditunjukkan di atas. Kepentingan adat memenuhi kententuan tentang pembatasan peredaran minuman beralkohol.
Pemerintah daerah Ende tampaknya mengabaikan sama sekali ekosistem sosial budaya tersebut. Di sana juga ada satu potensi ekonomi lokal dan menjadi sandaran hidup dari sekian banyak produsen minuman itu.
Menyadari hal itu, Gubernur NTT telah mendorong perbaikan kualitas minuman lokal Timor (sopi) menjadi minuman yang layak untuk konsumsi publik yang lebih luas, bahkan internasional. Dengan kemasan yang bagus, harga menjadi lebih bagus dan memberi keuntungan bagi produsen.
Seharusnya, Pemda mencari jalan agar potensi lokal yang bernilai ekonomi itu dikembangkan untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan Pemda.
Melarang adalah satu tindakan atau keputusan yang mudah. Tapi, menemukan nilai manfaat dan menatanya butuh kreativitas kebijakan.
Ketika Pemda Ende menjawab secara rasional pertanyaan-pertanyaan di atas, Pemda harus perlu memikirkan kembali hal di atas dan mengeluarkan ketentuan pelarangan minuman beralkohol lokal (moke) dari Raperda itu. Jika pun mau tetap memasukkannya, ketentuan itu harus bersifat mengatur batas-batas penggunaannya.
Ketentuan itu bertujuan untuk mengendalikan. Peredarannya tetap diizinkan di tempat tertentu, keperluan tertentu, dan untuk usia tertentu.
Dengan demikian, dinamika masyarakat, sosial, budaya, dan ekonominya tetap berjalan, ketertiban dan ketenteraman pun diatur. Pemda jangan jadi rezim pelarangan, tapi pengaturan.*
*) Penulis adalah Anak Ende di Rantauan, tinggal di Jakarta
